SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang berupaya mengejar target serapan anggaran di penghujung tahun, hingga pertengahan November 2025, serapan belanja berada pada angka 74,1 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M. Abdul Hakam, optimistis serapan dapat meningkat signifikan sebelum tutup tahun.
Hakam menjelaskan bahwa realisasi anggaran tidak hanya berada di lingkup dinas. Tetapi juga mencakup unit pelayanan teknis seperti laboratorium, puskesmas, hingga Rumah Sakit Mijen. Karena itu, proses penyerapan berjalan bertahap sesuai pelaksanaan program di masing-masing unit.
“Kami memastikan akhir November atau awal Desember semua bentuk belanja bisa kita maksimalkan sesuai perencanaan. Kegiatan di puskesmas saja cukup banyak. Hari ini saya mengunjungi enam puskesmas untuk monitoring program insektikematik,” kata Hakam.
Ia menargetkan serapan anggaran bisa mencapai 97 – 98 persen. Total anggaran Dinas Kesehatan bersama BLUD berada di kisaran lebih dari Rp500 miliar.
Belanja rutin seperti pembayaran UHC berjalan setiap bulan, sementara pembangunan infrastruktur sejumlah puskesmas. Seperti di puskesmas Tlogosari Kulon, Pegandan, Kerobokan masih dalam proses sehingga belum bisa ditagihkan.
BACA JUGA: Dinas Kesehatan Kota Semarang Diminta Perkuat Jangkauan Faskes dan UHC
Dari sisi kinerja, serapan anggaran BLUD tercatat paling tinggi, yakni 79,49 persen. Sementara serapan di dinas berada di angka 72,70 persen, dan puskesmas beserta Labkes sekitar 77 persen. Meski masih ada sisa sekitar 20 persen, Hakam menyatakan sebagian besar kegiatan non-infrastruktur target selesai pada November.
Pendapatan BLUD saat ini berada pada angka 69,79 persen, sedangkan belanja baru mencapai 61,24 persen. Hakam menjelaskan bahwa BLUD perlu menerapkan efisiensi karena sebagian pendapatan untuk pengembangan layanan.
Ia juga menyebut bahwa pada 2026, Dinas Kesehatan memperoleh alokasi sekitar Rp3 miliar untuk penguatan program yang telah di siapkan sejak sekarang.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, meminta Dinas Kesehatan lebih cermat dalam mengelola serapan anggaran 2025 agar tidak menumpuk pada akhir tahun.
“Serapan anggaran sampai Oktober belum maksimal, padahal waktu tinggal satu bulan. Kami juga meminta data detail pendapatan dan belanja tahun 2025 dan 2026, mengingat banyak wacana efisiensi anggaran,” ujar Mualim.
Ia menekankan bahwa efisiensi tidak boleh menyentuh program yang bersifat krusial, seperti layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan pelayanan puskesmas.
Komisi D juga meminta agar potensi kenaikan pendapatan BLUD, yang rata-rata naik 7 persen, bisa meningkat hingga 10 persen terutama untuk puskesmas, laboratorium dan Rumah Sakit Mijen.
Menurut Mualim, optimalisasi pelayanan puskesmas menjadi penting mengingat kebutuhan masyarakat terus meningkat. Termasuk layanan spesialisasi gigi yang kini mulai di perluas.
“Kami berharap serapan anggaran tidak menunggu sampai batas akhir pada 15 Desember. Kalau serapan rendah, akan sulit mengajukan tambahan anggaran pada 2026,” ujarnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
