Salah satu poin tuntutan yang memantik tepuk tangan dan seruan para sopir truk yang hadir dalam unjuk rasa yaitu pembebasan biaya pembuatan SIM bagi pengemudi angkutan umum.
“Menuntut pengaturan khusus kendaraan angkutan spesifik seperti ternak, hasil bumi, dan barang antarpulau dari sisi desain dan kelayakan teknis,” sambung Arief.
Usai membacakan tuntutan, Arief mengaku telah menerima seluruh tuntutan dari para demonstran.
BACA JUGA: Demo Sopir Truk Berlanjut, Kapolres Semarang Janji Tak Ada Penindakan Angkutan ODOL di Masa Transisi
“Kami terima tuntutan-tuntutan dari mereka, ada 16 atau 17 tuntutan, dan itu akan segera kami kirimkan ke Jakarta. Kami teruskan ke Jakarta agar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat supaya mereka bisa tenang lah posisinya untuk bekerja,” jelas Arief.
Menurutnya, aturan ODOL merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, ia mengakui perlu ada pertimbangan lebih lanjut agar hasil akhir kebijakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Karena ini kan pembahasannya di pusat ya. Saya kira ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat terkait dengan kondisi di lapangan. Supaya mereka tahu, bahwa ada hal-hal yang terjadi di daerah tapi belum menjadi pencermatan dalam penyusunan regulasi,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
