SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui DP3A menegaskan pengelolaan dana operasional RT dan RW sebesar Rp25 juta per tahun harus sesuai dengan aturan.
Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi DP3A Kota Semarang, Sunardi memaparkan, Dana Operasional RT/RW ini harus sesuai dengan petunjuk teknis dan prioritas kebutuhan masyarakat. Bukan untuk kepentingan pribadi atau pengurus.
“Memang beberapa hari ini kami sedang melaksanakan sosialisasi terkait pedoman bantuan operasional RT/RW sesuai Perwal Nomor 32 Tahun 2025. Tujuannya agar proses pencairan, penggunaan, hingga pelaporan dana bisa berjalan lancar dan dapat di pertanggungjawabkan,” kata Sunardi.
BACA JUGA: Video Pencairan Dana Operasional RT Pakai Aplikasi Ruang Warga
Sunardi menjelaskan bahwa penggunaan dana memiliki aturan rinci dalam petunjuk pelaksanaan dan teknis.
Dana operasional hanya boleh masyarakat gunakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Seperti administrasi, sosial, budaya, dan pemeliharaan lingkungan.
“Termasuk salah satunya biaya administrasi ke-RT-an itu sudah di atur 2,5 persen. Kedua, tentunya ada beberapa kegiatan yang di batasi seperti tenaga kebersihan. Dengan itu ada angka maksimal Rp150ribu. Kemudian rohaniawan Rp1 juta,” terangnya.
“Terus ada insfrastruktur Rp400ribu. Artinya itu angka maksimal. Ya, misalkan masyarakat itu mau pakai di bawah itu pun boleh. Juga terkait dengan pengadaan peralatan dan mesin, itu maksimal per itemnya tidak lebih dari Rp 300 ribu,” sebutnya.
Ia menegaskan, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi pengurus. Seperti insentif, honor, BBM, maupun bentuk penghargaan pribadi lainnya di larang keras.
“Dari kegiatan RT/RW ini kan di skala prioritas dulu lah ya. Artinya, bantuan operasional RT/RW ini untuk meringankan warga. Salah satunya adalah iuran. Ya, dengan adanya Rp 25 juta ini harapannya iuran warga jadi berkurang atau bisa jadi mungkin hilang sama sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan iuran tetap ada,” paparnya.
