SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah menilai tuntutan driver GrabBike kepada aplikator merupakan hal yang wajar.
Hal itu tersampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Jalan Dishub Jawa Tengah, Heri BS Widodo, usai menghadiri pertemuan tindak lanjut usulan Mitra Grab di Ruang Rapat Gedung A Lantai 2, Kantor Dishub Jawa Tengah, Selasa, 4 Maret 2025.
Heri menuturkan, pertemuan antara driver GrabBike dengan aplikator, dalam hal ini Grab Jawa Tengah, merupakan arahan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah.
BACA JUGA: Driver Grab Semarang Keluhkan Double Order Dua Merchant Berjauhan, Aplikator: Itu Semangat Efisiensi
“Audiensi ini merupakan tindak lanjut Pemprov Jateng, versi berikutnya dari Pak Sekda kemarin. Pak Sekda memerintah kami untuk menghadirkan atau berkomunikasi dengan aplikator, dalam hal ini Grab,” ungkap Heri.
Heri menuturkan, kehadiran Dinas Perhubungan Jawa Tengah dalam pertemuan itu juga merupakan permintaan dari perwakilan driver GrabBike.
“Namun para mitra menghendaki pada saat ketemu dengan Grab nanti kami harus ada. Ruang dialog selalu terbuka, kami menyediakan itu. Meski [soal] roda dua kami gak ada kewenangan, tapi kami gak boleh, dong, menolak. Kami selalu memberikan fasilitas bagi yang membutuhkan,” ungkap Heri.
Dinas Perhubungan Jawa Tengah hanya fasilitator antara driver Grab dan aplikator
Pihaknya menyebut, posisi Dinas Perhubungan Jawa Tengah ialah memfasilitasi antara driver Grab dan aplikator. Seluruh keputusan, kata Heri, berada pada kedua pihak tersebut.
“Kami tindaklanjuti tuntutan mereka dan kami komunikasikan itu. Kami dari Pemprov Jawa Tengah hanya fasilitasi saja. Keputusan ada di mereka berdua, aplikator dan mitranya,” ungkap Heri.
Sebelumnya, tuntutan yang driver GrabBike minta masih tetap sama, yakni penghapusan Akses Hemat, penghapusan verifikasi muka, pertimbangan kebijakan double order, dan kebijakan slot.
