Jateng

Duh, 20 Persen Kepala Keluarga di RI Tak Punya Hunian, REI: 26 Juta Warga Rumahnya Gak Layak!

×

Duh, 20 Persen Kepala Keluarga di RI Tak Punya Hunian, REI: 26 Juta Warga Rumahnya Gak Layak!

Sebarkan artikel ini
Hunian Indonesia
Ketua Umum (Ketum) DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, saat beritajateng.tv temui di Hotel Ciputra, Kota Semarang, Rabu, 24 Juli 2024 sore. (Made Dinda Yadnya Swari/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Umum (Ketum) DPP Real Estate Indonesia (REI) atau yang publik kenal sebagai ‘Crazy Rich Grobogan’, Joko Suranto, menilai masih banyak warga Indonesia yang tak memiliki hunian.

Saat beritajateng.tv temui usai acara Jateng Omah Expo 2024 di Mall Ciputra, Kota Semarang, Rabu, 24 Juli 2024 sore, Joko menyebut jumlah kepala keluarga yang tak miliki rumah menyentuh 20 persen.

Diketahui, berdasarkan data Data Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, jumlah kepala keluarga (KK) yang tercatat per Juni 2022 ialah sebanyak 88,93 juta.

Artinya, ada 17,78 juta KK di Indonesia yang tak memiliki hunian jika mengacu pada angka yang Joko beberkan.

Tak hanya itu, Joko juga mengungkap ada 26 juta penduduk di Indonesia yang rumahnya tak layak huni.

“Orang Indonesia yang belum punya rumah itu banyak, hampir 20 persen kepala keluarga. Kita dengar tadi ada 26 juta penduduk Indonesia rumahnya tidak layak huni. Masalah ini harus mendapat fokus dan keberpihakan, sehingga masyarakat kita bisa punya rumah layak,” ujarnya.

Saat ditanya alasan mengapa masih banyak KK yang tak punya hunian tetap, Joko tak bisa menjawab. Apakah itu berkaitan dengan preferensi orang untuk membeli atau memilih sewa hunian saja.

“Kita cari tau ya,” ujarnya singkat.

BACA JUGA: Sebelum Ramai Tapera, Ternyata Jawa Tengah Sudah Punya Perda Masalah Perumahan, Apa Itu?

Beberkan alasan BP Tapera tuai ‘hujatan’ masyarakat

Dalam kesempatan itu, Joko turut menyinggung BP Tapera yang sempat gonjang-ganjing di masyarakat. Menurutnya, Pemerintah hadir melalui BP Tapera untuk membantu pembiayaan rumah bagi masyarakat yang belum memiliki hunian.

“Orang yang tidak punya rumah banyak, kemudian orang harus punya rumah. Berarti harus dilakukan pembiayaan. Kemarin ada penolakan karena apa? Karena tidak tepat, tidak jelas, dan komunikasi kurang baik,” tegas Joko.

BACA JUGA: Anggap Gen Z Tak Lagi Butuh Rumah, Pakar Sosial Nilai Program Tapera Hanya Omong Kosong