“Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’. Sehingga, fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan teringat terus menerus oleh generasi bangsa Indonesia,” tulis Megawati.
Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi hingga bisa masuk kategori kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Terlebih, muncul motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan Presiden. Hal ini Kartini gambarkan dengan didikan moral yang tidak berdasar suatu apa pun selain ketentuan raja.
Kritik Kartini di masa silam, saat ini bisa kita lihat dengan terang benderang.
Dengan lugas, Megawati menuliskan situasi dan kondisi saat ini terjadi akibat etika dan moral yang menjauh dari praktik hukum. Tanpa landasan etika, moral, dan keteladanan pemimpin, manipulasi hukum menjadi semakin mudah terjadi.
BACA JUGA: Video PDIP Jateng Ziarah Makam Kartini, Beri Dukungan Surat Amicus Curiae Megawati ke MK
Sikap negarawan Megawati
Lebih jauh dalam Amicus Curiae, Megawati menuliskan bahwa etika merupakan ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik sebagai cermin dari kualitas manusia sebagai manusia.
Tuntutan dasar terhadap pentingnya etika tertuang dalam ketentuan hukum dan hal tersebut berlangsung terus dalam sejarah peradaban umat manusia. Tidak memperhatikan hukum yang berlaku sama saja dengan pelanggaran etika.
‘’Jadi, Amicus Curiae Ibu Megawati kepada Mahkamah Konstitusi bukan hanya keprihatinan PDI Perjuangan atas pilpres. Tapi, lebih jauh dari itu, merupakan warning agar bangsa ini peduli pada kondisi demokrasi yang mengalami penurunan tajam. Ibu Megawati bersuara lebih sebagai negarawan yang prihatin atas kondisi demokrasi, kebebasan, dan juga keadilan bangsa ini,’’ tambah Sri Rahayu.
Bendaraha DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Agustina Wilujeng yang juga mendampingi Sri Rahayu memberikan pernyataan yang sama.
