Kabarnya, gugatan atas masuknya pembiayaan program MBG ke dalam struktur anggaran pendidikan nasional telah teregistrasi di Kepaniteraan MK dengan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 26 Januari 2026. Para pemohon menggugat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Tim kuasa hukum Dignity Law, Abdul Hakim, mengatakan langkah ini untuk menjaga mandat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
“Pasal itu mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,” kata dia dalam keterangan resmi, Senin, 26 Januari 2026.
Menurut Hakim ketentuan Pasal 22 ayat (3) beserta Penjelasannya dalam UU APBN 2026 telah memperluas makna pendanaan operasional pendidikan dengan memasukkan pembiayaan program MBG. Padahal, menurut Hakim, program tersebut tak berkaitan langsung dengan fungsi inti pendidikan.
Dalam permohonan, tertulis bahwa dari total anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp769,1 triliun, sekitar Rp223 triliun dialokasikan untuk pendanaan MBG. Artinya, tutur Hakim, hampir 29 persen anggaran pendidikan terserap untuk program tersebut.
“Pergeseran anggaran ini mengurangi ruang fiskal untuk kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak. Seperti peningkatan kualitas guru, sarana-prasarana sekolah, bantuan pendidikan, hingga pemerataan akses pendidikan yang setara,” ujarnya. (*)
Editor: Farah Nazila
