SEMARANG, beritajateng.tv – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, langsung melengos pergi saat awak media meminta responsnya soal gugatan atas penggunaan anggaran pendidikan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gugatan tersebut diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) bersama tiga mahasiswa dan seorang guru honorer ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Usai meresmikan Kopdes Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sampangan, Kota Semarang, Jumat, 30 Januari 2026 sore, Zulhas menjelaskan keberadaan KKMP mampu menyokong ketersediaan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG.
“Mudah-mudahan Maret dan April ini sudah bisa kita launching 20 ribu sampai 30 ribu Kopdes yang sudah jadi. Sudah ada isinya, sudah ada kendaraannya, sudah lengkap dan bisa beroperasi. Kopdes ini memang harus dipercepat untuk mendukung supplier-nya nanti ke SPPG,” ujar Zulhas.
BACA JUGA: Ratusan Siswa SMAN 2 Kudus Keracunan Massal, Gus Yasin Janji Evaluasi Program MBG
Saat sesi doorstop rampung, salah seorang awak media bertanya perihal responsnya terkait MBG yang di gugat ke MK.
Zulhas sempat meminta kepada awak media tersebut untuk mengulang pertanyaan yang kurang terdengar jelas. Namun, saat mendengar pertanyaan terkait penggugatan terhadap MBG, Zulhas langsung melengos pergi menuju mobil.
Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) itu langsung masuk ke mobil dan enggan memberikan responsnya.
Serupa dengan Zulhas, sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan tidak ingin berkomentar banyak mengenai gugatan atas penggunaan anggaran pendidikan pada program MBG.
Menurut Dadan, lembaganya hanya berperan sebagai penyelenggara program dan pengguna anggaran. Ia berdalih BGN tidak berwenang mengurusi sumber anggaran dan lain sebagainya.
“Jadi bukan BGN yang menentukan anggaran. BGN hanya pengguna,” ujar Dadan usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026.
BACA JUGA: Keracunan MBG Kudus Hingga Pingsan, Puluhan Siswa SMAN 2 Masuk Rumah Sakit
Kabarnya, gugatan atas masuknya pembiayaan program MBG ke dalam struktur anggaran pendidikan nasional telah teregistrasi di Kepaniteraan MK dengan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 26 Januari 2026. Para pemohon menggugat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026.
Tim kuasa hukum Dignity Law, Abdul Hakim, mengatakan langkah ini untuk menjaga mandat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
“Pasal itu mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional,” kata dia dalam keterangan resmi, Senin, 26 Januari 2026.
Menurut Hakim ketentuan Pasal 22 ayat (3) beserta Penjelasannya dalam UU APBN 2026 telah memperluas makna pendanaan operasional pendidikan dengan memasukkan pembiayaan program MBG. Padahal, menurut Hakim, program tersebut tak berkaitan langsung dengan fungsi inti pendidikan.
Dalam permohonan, tertulis bahwa dari total anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp769,1 triliun, sekitar Rp223 triliun dialokasikan untuk pendanaan MBG. Artinya, tutur Hakim, hampir 29 persen anggaran pendidikan terserap untuk program tersebut.
“Pergeseran anggaran ini mengurangi ruang fiskal untuk kebutuhan pendidikan yang lebih mendesak. Seperti peningkatan kualitas guru, sarana-prasarana sekolah, bantuan pendidikan, hingga pemerataan akses pendidikan yang setara,” ujarnya. (*)
Editor: Farah Nazila
