SEMARANG, beritajateng.tv – Sistem pemilu proporsional terbuka diduga menjadi pemicu maraknya politik uang di Indonesia. Pengamat politik Undip Fitriyah mengungkapkan hal itu.
“Sistem pemilu proporsional terbuka berkontribusi atas maraknya politik uang, karena caleg harus mengejar personal vote,” ujar pengamat politik Undip Fitriyah, Senin 25 September 2023.
Dalam Pemilu proporsional terbuka, kata Fitriyah, yang bersaing ialah antar kandidat. Tak sama halnya dengan pemilu proporsional tertutup yang membuat satu partai dengan partai lainnya yang bersaing.
“Apalagi mereka bertarung dengan temannya sendiri, tidak mungkin itu jualan visi misi partai. Kemudian yang mereka jual itu pembeda yang paling mudah, yakni politik uang,” ujar pengamat politik Undip Fitriyah.
Dosen program studi Ilmu Pemerintahan FISIP Undip itu membenarkan sistem pemilu yang berlaku saat ini menjadi penyumbang praktik politik uang.
Perihal luas tidaknya wilayah pertarungan atau daerah pemilihan (dapil), menurutnya bisa jadi faktor politik uang lainnya.
“Semakin kecil cakupan dapilnya, maka semakin tinggi politik uang. Kalau semakin luas, politik uang tidak sebesar itu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Fitriyah memaparkan dapil untuk pilkada hanya mencakup kabupaten tertentu. Sementara dalam konteks Pilpres, wilayah pertarungannya meliputi seluruh provinsi di Indonesia.
