SEMARANG, beritajateng.tv – Indonesia berada di peringkat ketiga negara tertinggi yang berkelut dengan politik uang. Hal ini tersampaikan pada Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif yang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah gelar, Senin, 25 September 2023.
Dalam sosialisasi yang bertajuk ‘Diseminasi Indeks Kerawanan Pemilu Isu Strategis Politik Uang di Jawa Tengah’ tersebut, pegiat Pemilu sekaligus Koordinator Provinsi Akademi Pemilu dan Demokrasi, Anik Sholihatun, menyebut Provinsi Jateng masuk kategori rawan sedang dalam keterlibatan politik uang bersama dengan 29 provinsi lainnya.
“Adapun Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kota Semarang itu masuk kategori rawan tinggi,” ujar Anik saat menyampaikan materi di Grand Candi Hotel, Kota Semarang.
Sebanyak 32 kabupaten/kota lainnya, lanjut Anik, tergolong dalam kategori rawan sedang. Ia menyebut selama Pemilu 2019, terjadi total 5 (lima) kasus pidana politik uang.
“Selama Pemilu 2019 berlangsung, Bawaslu Jateng menemukan 5 kasus pidana politik uang. Itu ada di Semarang, Boyolali, Wonogiri, Purworejo, dan Pekalongan,” imbuhnya.
BACA JUGA: Cegah Praktik Politik Uang, Bawaslu Lakukan 6 Strategi Ini
Cara ampuh tuntaskan politik uang di Indonesia
Menurutnya, hanya ada satu cara ampuh dalam menuntaskan politik uang yang telah mengakar di masyarakat. Namun, bagi Anik, seluruh pihak mesti menyamakan cara pandangnya terhadap politik uang yang sifatnya masif dan merusak.
“Caranya adalah memutus rantai politik uang. Satu mata rantai kita putus, kita mengajak semua rekan dan keluarga untuk menolak (uang) saja, kalau semua menolak itu bisa selesai,” tandasnya.
Sementara itu, Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, Fitriyah, yang turut hadir sebagai narasumber menyebut masifnya politik uang disebabkan oleh masyarakat yang mewajarkan hal tersebut.
Ia menyinggung istilah pork barrel atau gentong babi yang kerap menjadi strategi petahana dalam memenangkan Pemilu.
“Pork barrel atau gentong babi itu sering petahana terapkan. Mereka memanfaatkan uang yang berasal dari anggaran daerah dan mereka buat program pembangunan, tapi itu alurnya legal,” ucap Fitriyah.
