Sementara itu, akademisi sekaligus Wakil Ketua Umum Luar Negeri DPP Ikatan Alumni FISIP Undip, Nur Hidayat Sardini, menyoroti masih minimnya forum 𝖽iskusi kritis di Semarang yang membahas komitmen kebangsaan secara mendalam.
“Di Semarang masih sangat sedikit forum yang secara serius membedah komitmen kita terhadap perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ungkapnya.
Nur Hidayat juga memberikan catatan terhadap sejumlah program pemerintah, termasuk program koperasi merah putih. Ia menilai program tersebut tidak perlu 𝖽itolak, namun harus 𝖽iperbaiki dari sisi tata kelola.
“Bukan soal mendukung atau menolak, tetapi bagaimana tata kelola program itu 𝖽iperbaiki. Harus jelas siapa sasaran penerima manfaat, bagaimana rekrutmen operatornya, serta bagaimana 𝖽istribusinya agar tepat sasaran,” jelasnya.
BACA JUGA: Mahasiswa Suarakan Sederet Tuntutan di DPRD Jateng, Soroti Kasus Andrie Yunus hingga Reformasi TNI
Ia menekankan pentingnya pelibatan institusi sosial seperti sekolah dan komunitas lokal dalam implementasi program, agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti besarnya anggaran program yang 𝖽inilai perlu 𝖽isesuaikan dengan tujuan utama, seperti penanganan stunting yang berkaitan dengan 1.000 hari pertama kehidupan.
“Kalau tujuannya untuk stunting, maka harus fokus dan tepat sasaran. Tidak perlu anggaran terlalu besar jika tidak efektif. Yang penting adalah pengelolaannya,” tambahnya.
Forum “Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II” 𝖽iharapkan dapat menjadi wadah konsolidasi gagasan serta memperkuat peran masyarakat dalam mengawal arah pembangunan nasional. Diskusi ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
