Meskipun baru 15 perusahaan yang menerapkan, Bapenda Jateng optimis program ini akan semakin meluas. Selain mempermudah pembayaran, aktivitas produksi perusahaan tetap berjalan karena pegawai tidak ada yang izin untuk membayar pajak.
“Nanti setelah pelaku usaha melihat Samsat Corporate saya yakin akan menjadi kebutuhannya pelaku usaha. Kita punya satu hal sinergi, ini bentuk negara (Pemprov Jateng) hadir melayani masyarakat pada jam kerja tanpa merugikan pelaku usaha yang berinvestasi,” paparnya.
Selain di perusahaan atau kantor, program Corporate itu juga dapat terterapkan di rumah sakit yang memiliki tenaga medis dalam jumlah besar. Sehingga pasien tetap terlayani namun tidak lupa juga dengan kewajiban bayar pajak.
“Misal juga penerapannya di rumah sakit kan tenaganya besar. Kalau mereka izin untuk pembayaran pajak mungkin susah, supaya layanan di bisa terlayani, maka Samsat Corporate juga bisa hadir di rumah sakit,” ungkap Danang.
Lebih lanjut, Bapenda Jateng berharap agar program tersebut bisa menjadi solusi alternatif bagi tenaga kerja yang waktunya padat. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak.
“Kalau Samsat Corporate di dalamnya pagi, dia berangkat lakukan pembayaran di sana sambil berproses dia bekerja. Selesai bekerja tinggal ngambil barangnya yang sudah jadi dan dokumen yang dititipkan diserahkan ke petugas,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
