SEMARANG, beritajateng.tv – Pengamat politik menyoroti keputusan Gibran Rakabuming Raka yang akhirnya menjadi Cawapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Pengamat politik asal Universitas Diponegoro Fitriyah mempertanyakan soal kaderisasi yang terjadi di internal partai.
Menurut Fitriyah, kaderisasi menjadi permasalahan serius yang berlangsung di ranah partai politik Indonesia.
“Parpol seharusnya melakukan kaderisasi untuk menanamkan nilai dan ideologinya pada anggota, terutama anggota tersebut disiapkan untuk suksesi di internal partai maupun suksesi untuk jabatan publik,” ujar Fitriyah, Senin, 23 Oktober 2023 sore.
Terkait kasus Gibran, pihaknya menyinggung hendaknya partai politik pengusungnya mesti jelas menerapkan demokrasi internal partai. Utamanya terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh setiap kadernya.
“Sangat elok kalau di parpol itu ada sistem kaderisasi yang baik. Di mana setiap orang akan melewati proses itu, mulai dari bawah dan bertingkat. Proses kaderisasi itu harus jadi syarat ketika partai hendak mengisi pos-pos penting, baik jabatan publik atau posisi di internal partai,” sambungnya.
BACA JUGA: Pengamat Soroti Kaesang Berlabuh ke PSI: Jokowi Demokratis di Keluarga Sendiri
Dosen program studi Ilmu Pemerintahan FISIP Undip itu menambahkan, pemilih di Indonesia lebih melihat kandidat ketimbang partai pengusungnya. Sehingga, figur kandidat begitu memberikan efek besar dalam pemenangan Pemilu.
“Parpol itu jadi kendaraan politik, bukan kemudian nilai-nilai juang partai itu yang menempel pada anggotanya. Seharusnya, ketika ia jadi pejabat publik, yang ia perjuangkan itu visi-misi partainya, bukan pribadinya,” terangnya.
Oleh karena pemilih lebih melihat figur kandidat, tak ayal membuat parpol saat ini memlih kandidat yang popularitasnya lebih tinggi di masyarakat. Hal itu yang kemudian bagi Fitriyah menjadi persoalan partai politik di Indonesia.
“Parpol pada akhirnya lebih memilih calon populer atau kader instan, sehingga muncullah tokoh-tokoh yang mudah berpindah ke partai lain,” bebernya.
Parpol lupa mengikat kader dengan kaderisasi di internal partai
Jika seseorang bergabung dalam sebuah parpol atas dasar kesamaan ideologi, visi, maupun misi yang partai junjung, maka kecil kemungkinan kasus seperti Gibran ini akan terjadi.
“Persoalan sistem Pemilu sekarang ini memilih orang itu secara instan karena potensi itu ada, semacam dia orang-orang sukai. Maka parpol itu akan mencari dia untuk menambah kursinya, tetapi lupa untuk mengikat orang itu dalam pendidikan politik atau kaderisasi di internal partai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fitriyah turut mempertanyakan substansi yang partai politik berikan selama kaderisasi berlangsung. Baginya, parpol jangan hanya memberikan strategi pemenangan saat kaderisasi.
“Mungkin saat kaderisasi, parpol tidak berbicara apa tujuan orang berpartai dan apa yang menjadi kewajiban anggota partai. Bahwa saat ia terpilih jadi pejabat publik, maka tetap saja harusnya ia membawa visi-misi partai, dalam konstitusi partai kan begitu,” ucap Fitriyah.
BACA JUGA: Fenomena Politik Uang, Semakin Kecil Cakupan Dapil Semakin Tinggi Nilainya
Berkaca dari kasus Gibran, Fitriyah meyakini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan lebih berhati-hati dalam memilih kader untuk mengisi pos-pos penting, utamanya dalam jabatan publik.
Fitriyah menyinggung, tak hanya survei popularitas kandidat saja yang mungkin akan jadi pertimbangan Megawati, namun loyalitas kadernya turut menjadi poin penting.
“Tentu Bu Mega akan mempertimbangkan kader, ya. Apalagi soal loyalitas itu penting, dan pengalaman yg kemarin ini akan lebih ketat soal ini,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
