“Ini kan tanahnya untuk pembangunan jembatan penghubung antar kampung. Lalu kita tidak jadi bangun ya karena ada yang komplain ini. Sebenarnya sebagian besar warga setuju ada jembatan. Kalau nanti warga protes jembatan tidak ada ya silahkan protes ke saudari W ini,” ungkap Fajar.
Fajar menyebut jika lahan warga yang akan digunakan dalam proyek normalisasi maupun pembangunan jembatan ini sudah diambil alih negara melalui proses konsinyasi di Pengadilan Negeri.
Hal inilah yang mendasari Satpol PP untuk mengeksekusi lahan dan mengamankan aset milik Pemerintah. Bahkan Fajar sudah meminta kepada pemilik lahan yang tidak bisa menerima untuk mengajukan gugatan ke pengadilan namun juga tetap tidak dilakukan.
“Sudah saya sampaikan silahkan gugatan. Jangan bicara ukur ulang terus. Saya sampaikan mohon maaf kepada warga disini, apabila nanti kebanjiran lagi ya itu karena ada ulah warga yang menolak,” jelasnya.
