“Kami sudah memberikan keputusan menteri untuk melakukan evaluasi pada tiga provinsi tersebut. Kami juga telah membangun keputusan menteri untuk me-review persetujuan lingkungan melalui audit lingkungan. Artinya akan banyak unit usaha yang berbasis landscape dan ekstraksi alam yang harus kami lakukan audit,” lanjut Hanif.
Hanif mengakui keterbatasan sumber daya tim audit KLH, sehingga pihaknya membuka ruang kolaborasi dengan dunia akademik.
“Kami belum tahu berapa kapasitas tim audit kami, maka kami sangat minta dukungan dari para universitas untuk kemudian turun bersama-sama merumuskan langkah-langkah perbaikan ekosistem,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
