SEMARANG, beritajateng.tv – Cegah munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN RI) menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ratusan petugas SPPG mengikuti bintek yang dihadiri oleh Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN RI, Brigjen Pol Sony Sonjaya, di Abimantrana Ballrom The Wulil Resort & Conventions, Ungaran, Kabupaten Semarang, Minggu, 25 Mei 2025.
Dikonfirmasi usai membuka acara, Sony Sanjaya menyampaikan para relawan pejuang gizi Indonesia mengikuti kegiatan bimbingan teknis agar dalam melaksanakan tugas sehari-hari didasari oleh pengetahuan.
Mereka beroleh bekal dan ilmu dari para ahli di bidangnya, seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan. Termasuk dari Balai POM, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia serta Persatuan Ahli Gizi.
Semua memberi materi dan membekali para relawan sehingga mereka akan mendapat pemahaman. Contoh konkret, ketika menunya ayam goreng, maka para relawan harus tahu cara menangani daging ayam. Sehingga, tidak terjadi hal-hal di luar perkiraan ketika sudah termasak.
BACA JUGA: Soal Isu Keracunan MBG, BGN: Pemerintah Masih Mencari Mekanisme Kompensasi
“Jadi bagaimana cara menangani dan cara mengolah daging ayam, ini menjadi pengetahuan yang para expert berikan selaku narasumber dalam bimtek ini,” jelasnya.
Sony juga menyampaikan, ketika SPPG bertambah terus, maka seluruh relawan harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga etika. Sebab, ketiga hal ini penting agar para relawan dapat bekerja dengan baik.
Setiap petugas SPPG mesti bekerja berdasarkan pengetahuan, memiliki keterampilan dan harus memahami etika ataupun aturan-aturan.
Misalnya seperti ketika masuk di lingkungan SPPG harus menggunakan hairnet, masker, sarung tangan, apron atau celemek serta sepatu khusus.
“Ini aturan-aturan yang sudah kita rancang dan mereka harus memahami. Dan kalau sudah paham dengan baik, maka mereka akan melaksanakannya tanpa ada keterpaksaan,” tegasnya.
BGN targetkan zero persoalan daam program MBG
BGN RI, lanjut Sony, menargetkan tidak ada atau zero persoalan dalam pelaksanaan program MBG, tak terkecuali kasus keracunan makanan. Maka bintek ini merupakan upaya BGN untuk mengantisipasi.
Bahkan atas permasalahan yang beberapa waktu lalu sempat terjadi, BGN juga sudah memberikan teguran maupun catatan.
“Mudah-mudahan tidak ada catatan tambahan yang bisa berujung dengan sanksi,” lanjutnya.
Terkait anggaran dari Pemerintah, Sony menyampaikan sudah ditentukan dan BGN sekarang sudah menggunakan virtual account.
Di mana setiap pembelanjaan ada dua pihak yang terlibat, yakni maker dalam hal ini pihak yayasan serta ada approval, di mana Kepala SPPG bisa sebagai approval.
BACA JUGA: Tak Mau Lagi Kasus Makanan Basi MBG, Ombudsman Minta Kepala Daerah di Jateng Lakukan Pengawasan
Dengan penggunaan virtual account seluruh transaksi akan tercatat, jenisnya apa, tujuannya kepada siapa hingga berapa banyaknya. Sehingga, akan memudahkan pencatatan dan pelaporan keuangannya.
Sony menambahkan, sampai saat ini SPPG baru masyarakat yang membangun dan belum ada yang BGN bangun. Artinya, di situlah kontribusi mashafakat dalam program MBG ini.
Apabila ingin lebih cepat membangun SPPG, pemerintah daerah bisa membangkitkan masyarakat untuk ikut terlibat dalam program MBG ini.
“Target BGN RI tahun ini, bapak Presiden menginginkan seluruh anak di Indonesia sudah menerima manfaat program MBG,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
