Kegiatan itu juga dihadiri oleh kepala daerah dari 35 kabupaten/kota. Sebab, kata Luthfi, program itu menjadi strategi terpadu untuk menurunkan angka tunggakan PKB tahun berjalan. Yakni melalui pendekatan kolaboratif lintas wilayah dan lintas perangkat daerah.
BACA JUGA: Jawa Tengah Terancam Kena Imbas Tarif Impor Trump, DPMPTSP: 41 Persen Ekspor Nonmigas ke AS
Diketahui, pada Januari-Februari 2025 masih tercatat lebih dari 495 ribu objek pajak yang belum melakukan pembayaran PKB dengan nilai tunggakan mencapai Rp 129,7 miliar rupiah dan Rp 80,2 miliar rupiah dari Opsen PKB.
Ahmad Luthfi menyampaikan kehadiran para bupati/walikota ini hadir untuk mendukung Program Sengkuyung Prioritas sekaligus mempererat sinergi dalam meningkatkan pembayaran pajak.
“[Hadirnya bupati/walikota] Untuk sinergitas dalam rangka PAD wilayah dengan pembayaran pajak yang mana Sengkuyung ini programnya adalah kepala daerah sampai tingkat desa untuk bersama-sama menjemput bola terkait dengan wajib pajak,” ungkap Luthfi.
Menurutnya, dengan adanya program pemutihan yang masih berjalan hingga 30 Juni ini menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
“Secara tidak langsung kan kemudahan ini dinikmati oleh masyarakat untuk sadar kembali bahwa kewajiban di antaran kita adalah pajak yang harus terpenuhi oleh seorang wajib pajak,” pungkas Luthfi. (*)
Editor: Farah Nazila
