SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar Government Auto Show (GAS) pada tahun 2025.
Pameran ini bertujuan untuk membidik peningkatan pendapat asli daerah (PAD) melalui sektor otomotif.
GAS kali ini berlangsung di The Park Mall, Kota Semarang pada 17-20 April 2025. Sebanyak 20 tenant kendaraan bermotor dari berbagai merek beradu, menampilkan kendaraan dengan model terbarunya.
Kepala Bapenda Jawa Tengah Nadi Santoso menyebut, GAS menjadi wadah yang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berikan untuk para dealer guna menunjukkan kendaraannya.
Sehingga, kata Nadi, GAS mampu membangkitkan gairah masyarakat untuk membeli kendaraan baru. Dengan demikian, kehadiran GAS bisa mendongkrak PAD.
“Sehingga ketika penjualan meningkat tentunya secara positif juga akan bermanfaat bagi pemerintah daerah,” ungkap Nadi usai meninjau pembukaan GAS 2025 di The Park Mall Semarang, Kamis 17 April 2025 sore.
BACA JUGA: Menteri P2MII Tegaskan Seluruh WNI Pekerja di Kamboja Ilegal: Ada 80 Ribu, Sektor Judol-Scamming
Menurutnya, saat transaksi kendaraan bermotor meningkat, otomatis akan berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Juga untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Pemasukan itu menjadi sumber PAD, tidak hanya untuk provinsi tetapi juga kabupaten/kota. Nadi berharap GAS bisa terselenggara di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Sebenarnya kita dorong setiap kabupaten/kota menyelenggarakan GAS atau pameran otomotif seperti ini. Artinya, menyusun melalui APBD kabupaten/kota,” imbuhnya.
Tak hanya pameran otomotif, GAS 2025 juga menghadirkan hiburan kesenian tradisional dan band pelajar asal Kota Semarang.
Masyarakat yang hadir juga dapat memanfaatkan program Pemutihan PKB tahun 2025 dengan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Tahunan di Samsat Keliling yang hadir dalam perhelatan ini.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga membuka Program Sengkuyung Prioritas.
Kegiatan itu juga dihadiri oleh kepala daerah dari 35 kabupaten/kota. Sebab, kata Luthfi, program itu menjadi strategi terpadu untuk menurunkan angka tunggakan PKB tahun berjalan. Yakni melalui pendekatan kolaboratif lintas wilayah dan lintas perangkat daerah.
BACA JUGA: Jawa Tengah Terancam Kena Imbas Tarif Impor Trump, DPMPTSP: 41 Persen Ekspor Nonmigas ke AS
Diketahui, pada Januari-Februari 2025 masih tercatat lebih dari 495 ribu objek pajak yang belum melakukan pembayaran PKB dengan nilai tunggakan mencapai Rp 129,7 miliar rupiah dan Rp 80,2 miliar rupiah dari Opsen PKB.
Ahmad Luthfi menyampaikan kehadiran para bupati/walikota ini hadir untuk mendukung Program Sengkuyung Prioritas sekaligus mempererat sinergi dalam meningkatkan pembayaran pajak.
“[Hadirnya bupati/walikota] Untuk sinergitas dalam rangka PAD wilayah dengan pembayaran pajak yang mana Sengkuyung ini programnya adalah kepala daerah sampai tingkat desa untuk bersama-sama menjemput bola terkait dengan wajib pajak,” ungkap Luthfi.
Menurutnya, dengan adanya program pemutihan yang masih berjalan hingga 30 Juni ini menjadi wadah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
“Secara tidak langsung kan kemudahan ini dinikmati oleh masyarakat untuk sadar kembali bahwa kewajiban di antaran kita adalah pajak yang harus terpenuhi oleh seorang wajib pajak,” pungkas Luthfi. (*)
Editor: Farah Nazila
