SEMARANG, beritajateng.tv – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan memperluas program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan yang telah menjangkau 641 desa. Ini untuk strategi mempercepat penanggulangan masyarakat dari kemiskinan di wilayahnya.
Hal itu Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen atau Gus Yasin katakan saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng, Selasa, 29 September 2026.
Gus Yasin mengatakan, angka kemiskinan Jawa Tengah mengalami penurunan. Akan tetapi capaian tersebut perlu terus penguatan melalui pembenahan data dan intervensi yang lebih terarah.
“Di kecamatan kita mana yang paling miskin?, kita kecilkan lagi di kecamatan itu desanya mana. Di situ kita tugaskan OPD kita,” katanya.
BACA JUGA: Pendapatan Jateng Turun Rp304 Miliar Imbas Hapus Denda Pajak Kendaraan, APBD Perubahan Fokus Infrastruktur
Pendampingan tersebut, kata dia, harus lintas sektor lakukan. OPD yang mendapat tugas tidak harus menyelesaikan persoalan kemiskinan sendirian. Justru menjadi koordinator untuk menghubungkan kebutuhan desa dengan program OPD lainnya.
“Mereka sifatnya menjadi koordinator, supaya program itu bisa berjalan semuanya di desa-desa tersebut,” katanya.
Pemutakhiran Data Warga Miskin
Dia menyoroti pentingnya pemutakhiran data kemiskinan secara berkala agar perubahan kondisi masyarakat dapat segera tercatat.
Menurutnya, proses verifikasi data dapat dimulai dari tingkat desa, bahkan RT dan RW. Perangkat desa bersama tokoh masyarakat dia nilai lebih mengetahui kondisi warga di wilayahnya.
Gus Yasin mengatakan, keberanian melakukan verifikasi dan memperbaiki data menjadi salah satu kunci. Tujuannya agar penyaluran tanggung jawab pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
BACA JUGA: APBD Perubahan 2026, Ahmad Luthfi Comot Rp331 Miliar untuk Infrastruktur Jalan di Jawa Tengah
Selain pembenahan data, dia juga meminta program penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada penyaluran tanggung jawab pemerintah yang bersifat konsumtif.
Setiap penyaluran program pengarahannya pada pemberdayaan, terutama bagi masyarakat usia produktif. Hal ini agar mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Dia mengatakan, ada program produktif berupa kambing, ayam, dan unggas yang harus ada penyertaan pendampingan serta pengawasan keberlanjutan.
Program Pendampingan Harus Berkelanjutan
Pemerintah perlu memastikan program tersebut tidak berhenti begitu saja. Akan tetapi berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi penerimanya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, upaya penanggulangan kemiskinan terus pemerintah lakukan seiring pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,31 persen.
BACA JUGA: Rencana Pemerintah Ngebor 19 Titik Geothermal di Jawa Tengah Terungkap
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu beruntun dengan penyediaan lapangan kerja. Hal ini agar masyarakat memperoleh pendapatan dan mampu meningkatkan kesejahteraannya.
Dia mengatakan, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar 9,21 persen atau sebanyak 3,29 juta orang.
Kemiskinan Karena Sumber Pendapatan Terbatas
Imam mengatakan, kemiskinan masih relatif tinggi di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut antara lain karena pengaruh karakter Jawa Tengah yang sebagaian besar agraris. Di mana, kata dia, alternatif sumber pendapatan yang relatif terbatas.
Meski demikian, kemiskinan ekstrem menunjukkan perkembangan positif. Imam menyebut angka kemiskinan ekstrem Jawa Tengah turun dari sekitar 0,62 persen pada 2024 menjadi 0,3 persen pada 2025, atau turun lebih dari 50 persen.
BACA JUGA: Pakar Lingkungan SCU: Energi Matahari Minim Dampak Ketimbang Geothermal, Tapi Izin Panel Surya Sulit
Dia mencontohkan, Kota Surakarta dan Kota Salatiga yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrem secara signifikan. Menurutnya, pengalaman kedua daerah tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi kabupaten/kota lainnya.
“Ini bisa menjadi rujukan best practice (praktik baik) untuk kabupaten dan kota yang lainnya, terutama dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem,” katanya. (adv)
Editor: Diaz A Abidin
