Sri menilai kebijakan pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada penataan administrasi aparatur sipil negara. Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan keberlangsungan profesi guru di lapangan agar sekolah tidak kekurangan tenaga pengajar.
“Pendidikan tidak dapat berjalan hanya dengan kepastian regulasi, tetapi juga membutuhkan kepastian hadirnya guru di ruang kelas,” kata Sri.
Ia menilai kepastian status tenaga pengajar perlu berjalan beriringan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah.
Selain menyoroti status guru non-ASN, KeppNas juga meminta pemerintah mengkaji ulang beban mengajar guru yang saat ini ternilai terlalu berat.
Sri menyebut Indonesia pernah menerapkan pola yang memberi ruang lebih besar bagi guru untuk mempersiapkan pembelajaran.
“Indonesia pernah memiliki paradigma yang lebih berpihak pada kualitas pembelajaran. Di mana beban mengajar sekitar 18 jam tatap muka per minggu, itu lebih manusiawi karena memberi ruang bagi guru mempersiapkan materi, mendampingi siswa, hingga meningkatkan kompetensi,” ungkapnya.
BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, Ratusan Non ASN RSUD di Pati Terancam PHK
Ia menambahkan sejumlah negara dengan kualitas pendidikan terbaik juga rata-rata menerapkan beban tatap muka sekitar 18–23 jam per minggu.
“Bangsa yang besar tidak dibangun hanya dengan gedung sekolah, melainkan dengan hadirnya guru-guru yang dimungkinkan untuk mengajar secara utuh, manusiawi, dan bermartabat,” tandas Sri. (*)
Editor: Farah Nazila
