Jaksa menyebut Sudewo bersama sejumlah kepala desa š¯–½iduga menyalahgunakan kewenangan dalam proses rekrutmen perangkat desa. Mereka š¯–½isebut memperoleh keuntungan hingga Rp2,495 miliar.
Dalam dakwaan š¯–½isebutkan, setelah menjabat sebagai Bupati Pati pada 2025, Sudewo š¯–½iduga meminta sejumlah uang dari calon perangkat desa melalui kepala desa.
Awalnya tarif yang š¯–½isebut š¯–½ipatok sebesar Rp150 juta untuk jabatan kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), dan kepala dusun (kadus), serta Rp200 juta untuk jabatan sekretaris desa.
Setelah adanya keberatan dari sejumlah kepala desa, nilai tersebut š¯–½isebut š¯–½iturunkan menjadi Rp125 juta untuk jabatan kaur, kasi, dan kadus, serta Rp150 juta untuk posisi sekretaris desa.
Namun, dalam perkembangannya, tarif kembali naik menjadi Rp165 juta untuk jabatan kaur, kasi, dan kadus. Sementara sekretaris desa Rp225 juta.
Jaksa juga mengungkap adanya dugaan ancaman kepada calon peserta rekrutmen. “Apabila calon perangkat desa tidak mau memberikan uang maka š¯–½itinggal dan tidak akan ada lagi pengisian jabatan perangkat desa di tahun berikutnya pada masa kepemimpinan terdakwa sebagai bupati,” kata jaksa saat membacakan dakwaan.
BACA JUGA:Ā Momen Sudewo Keluar Sidang Korupsi, Kenakan Rompi Oranye Hingga Diiringi Sholawat dari Pendukung
Menurut jaksa, sedikitnya 15 calon perangkat desa telah menyerahkan uang melalui kepala desa masing-masing sebelum operasi tangkap tangan KPK š¯–½ilakukan pada Januari 2026.
Atas perbuatannya, terdakwa š¯–½ijerat dengan Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 yang š¯–½iubah dan š¯–½itambahkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Pasal 606 ayat 2 KUHP tentang korupsi.
Menanggapi dakwaan yang š¯–½ibacakan jaksa, Sudewo melalui tim kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada sidang berikutnya.
Dalam persidangan tersebut, Hakim Ketua, Edwin Pudyono, membacakan pakta integritas dan menegaskan komitmen agar menangani kasus tersebut dengan adil. Hal itu untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung (MA) untuk meujudkan badan peradilan yang agung.
