SEMARANG, beritajateng.tv – Aksi masyarakat yang tergabung dalam Pati Ora Sepele (POS) di sekitar Jalan Suratmo, Kota Semarang, dekat Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin, 10 Agustus 2026 sempat memanas.
Situasi terjadi ketika massa POS bertemu dengan kelompok Aksi Pati Bangkit (APB) yang sudah mengawal dan menyuarakan sikap sejak hari pertama persidangan Bupati Pati nonaktif Sudewo.
Massa POS ԁiarahkan untuk melakuan aksi di arah barat Pengadilan Tipikor Semarang untuk menghindari bentrok. Namun, kelompok APB kemudian mengikuti massa tersebut.
Kedua kelompok massa yang berada di lokasi terlihat saling berhadapan. Dengan kawalan ketat dari pihak kepolisian, kedua kelompok massa agar tetap berada di posisi masing-masing.
Suasana semakin tegang setelah terjadi aksi saling tantang dan adu suara antarkelompok. Pentolan masing-masing kelompok itu saling bersahutan meneriakkan, “Provokator, Pak.”
Dengan membentangkan spanduk bertuliskan “Korupsi Membunuh Rakyat Segara Sahkan RUU Perampasan Aset“, massa POS menyatakan tidak ingin situasi berkembang menjadi kericuhan.
Mereka mengaku sengaja datang dengan jumlah terbatas untuk menjaga suasana tetap kondusif. Ketua POS, Suharno, mengatakan pihaknya membawa sekitar 65 orang dalam aksi tersebut.
BACA JUGA: Teka-teki ‘Duwuran’ di Sidang Sudewo, Saksi Berharap Uang Rp165 Juta Bisa Kembali
“Kami datang ke sini sebenarnya tidak ingin banyak-banyak karena kami juga sadar di sini ada masyarakat yang pro dengan pihak sebelah. Jadi kami bagaimanapun juga mengedepankan cara-cara yang humanis karena kami sadar kita itu sama-sama rakyat,” kata Suharno usai aksi di sektar Jalan Suratmo Semarang pada Senin, 10 Agustus 2026.
Ia menegaskan POS tidak ingin masyarakat terpecah atau terprovokasi oleh kepentingan pihak tertentu.
“Kami enggak ingin ԁiadu domba antara rakyat oleh rakyat ԁiadu domba oleh golongan-golongan tertentu. Mungkin dari politik, dari pihak-pihak lain mungkin,” ujarnya.
Kehadiran POS di sekitar Pengadilan Tipikor Semarang ԁisebut sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi sekaligus pemantauan jalannya persidangan kasus yang menjerat Sudewo.
