Tunggakan pajak di Kecamatan lain juga relatif besar. Piutang PKB di Kecamatan Pekalongan Utara mencapai 12.793 unit kendaraan bermotor dengan nilai tunggakan Rp 5,41 miliar. Di Kecamatan Pekalongan Timur, ada sebanyak 12.646 unit kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pajaknya dengan nilai tunggakan sebesar Rp 5,35 miliar. Sedangkan di Kecamatan Pekalongan Selatan ada sebanyak 9.352 unit kendaraan bermotor belum dibayar pajaknya dengan nilai tunggakan Rp 3,95 miliar.
Dia menambahkan, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan wajib pajak, tetapi imbal baliknya tak bisa langsung didapat. Bambang menegaskan, pendapatan dari pajak dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan dan hasil pembangunan nantinya akan dirasakan masyarakat.
“Jadi pajak yang dibayarkan tidak akan muspro, tak akan sia-sia. Nantinya akan kembali ke kita juga,” kata pria asal Banyumas tersebut.
Bambang menjelaskan, pendapatan Pemprov Jateng berasal dari 3 klaster. Yaitu pajak, retribusi, dan deviden BUMD. Semua pendapatan tersebut terwadahi dalam instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab postur APBD terdiri dari pendapatan dan belanja.
Menurutnya, kepatuhan membayar pajak merupakan wujud darma bakti, wujud loyalitas, dan partisipasi kepada negara.
“Jika target pendapatan meleset dan tak tercapai, implikasinya pada pergeseran rencana belanja,” ungkapnya.
Dikatakannya, kepatuhan masyarakat membayar pajak perlu didorong agar target pendapatan tercapai. Terlebih saat ini kondisi perekonomian berangsur membaik dan pelayanan pembayaran pajak sudah kembali normal. Dia juga mengapresiasi wajib pajak yang sudah patuh membayar pajak dengan tepat waktu.
“Sosialisasi kepatuhan pembayaran pajak perlu terus dilakukan. Dan saya mengajak masyarakat memberikan kontribusi mengisi kemerdekaan ini dengan membayar pajak secara tepat waktu,” tandasnya. (adv)
editor: ricky fitriyanto
