Leontinus menjelaskan, kesempatan kerja luar negeri membutuhkan kualitas lulusan yang memenuhi standar industri global. Untuk itu, workshop tersebut menghadirkan pembicara yang menjelaskan standar dan kualitas kerja yang negara tujuan harapkan.
“Workshop ini juga mengundang pembicara supaya teman-teman SMK tahu kualitas seperti apa yang diharapkan. Mereka bisa meng-upgrade kualitas kurikulum, guru, dan segala macam supaya SMK-nya bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas dan bisa keterima di luar negeri,” tuturnya.
Ia menegaskan, kesiapan bahasa, mental, hingga pemahaman budaya negara tujuan harus menjadi bagian dari pembinaan siswa SMK sejak awal.
“Siapkan skill-nya, skill bahasanya, kesiapan mental, dan pengetahuan budayanya juga,” lanjutnya.
Target 500 ribu lulusan ke luar negeri, dari Jepang hingga Eropa
Leontinus mengungkapkan target penempatan pekerja lulusan SMK ke luar negeri terus meningkat. Bahkan, lanjutnya, pertemuan terakhir Cak Imin dan Prabowo menargetkan Kemenko PM mengirimkan 500 ribu lulusan SMK ke luar negeri.
“Terakhir kali saya dapat info sekitar 500.000 pekerja yang akan kita siapkan skill-nya,” ujarnya.
Adapun negara tujuan yang akan dibuka cukup beragam, mencakup Asia, Eropa, hingga Timur Tengah.
“Jepang sudah pasti, kemudian beberapa negara Eropa seperti Jerman, Turki, Slovakia, kemudian juga negara-negara berbahasa Inggris seperti Singapura. Salah satu yang juga jadi favorit itu di Timur Tengah, Uni Emirat Arab juga ada,” jelasnya.
BACA JUGA: Dukung Mahasiswanya Kerja ke Luar Negeri, Undip dan KP2MI Bangun Migrant Center di Sekolah Vokasi
Profesi yang menjadi incaran antara lain caregiver, hospitality, welder, serta posisi lain yang membutuhkan medium to high skill.
Menanggapi soal waktu pencapaian target 500 ribu pekerja, Leontinus menegaskan bahwa pemerintah akan bergerak secepat mungkin.
“Kita usahakan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Sebelum target tercapai kita akan bekerja keras,” pungkasnya.
Pemerintah ingatkan potensi TPPO, SMK harus pahami prosedur penempatan tenaga kerja
Selain peluang kerja, Kemenko PM juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap lulusan SMK agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
