SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto, meminta kepala daerah di Jawa Tengah tidak melihat program strategis nasional (PSN) sebagai beban, melainkan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Selasa, 28 April 2026.
Bima mengakui, banyaknya program prioritas pemerintah pusat kerap memunculkan pertanyaan di daerah, terutama terkait sumber pendanaan.
BACA JUGA: Bima Arya Ingatkan Bupati di Jateng soal Anggaran, Singgung Mobil Dinas Mewah-Kursi Pijat Mahal
“Kita yakini di Kemendagri, program strategis nasional itu bisa mengungkit kemajuan ekonomi daerah. Tapi muncul pertanyaan, ini yang ingin saya sampaikan, ‘Uangnya dari mana?’ Banyak program,” ucap Bima.
Bima menegaskan kepala daerah perlu memahami bahwa pembiayaan program tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Uangnya tidak hanya dari APBN yang existing, enggak bisa. Makanya Presiden sering mengingatkan bahwa kita cari sumber-sumber lain,” tegasnya.
Bima Beberkan Empat Strategi Pembiayaan, Dari Efisiensi hingga Pemanfaatan Aset
Bima menjelaskan, terdapat empat strategi utama yang dapat dilakukan daerah untuk mendukung pelaksanaan program nasional tersebut. Pertama, tuturnya, menjaga fiskal daerah tetap sehat dan terukur agar tidak menimbulkan defisit.
“Kita sampaikan hasil rapat kabinet, yang pertama adalah fiskal yang prudent, terukur, mencegah defisit,” katanya.
Kedua, Bima meminta kepala daerah melakukan efisiensi belanja, termasuk menghindari pengeluaran yang tidak rasional.
“Kedua adalah efisiensi belanja. Yang saya sebutkan tadi, belanja-belanja yang tidak rasional,” lanjutnya.
Ketiga, Bima meminta aset yang dimiliki pemerintah, baik pusat dan daerah, dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung program Prabowo, mulai dari mendorong terbangunnya Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) Merah Putih hingga Sekolah Rakyat.
BACA JUGA: Marak Kepala Daerah Terjerat KPK, Bima Arya: 500 Orang yang Berkasus Korupsi Sejak Pilkada Langsung
“Nah, sekarang ini kita perlu lahan untuk Kopdes Merah Putih, kita perlu lahan untuk Sekolah Rakyat, kita perlu lahan untuk MBG dan lain-lain. Presiden perintahkan cek aset BUMN, cek aset pemerintahan semuanya,” jelas Bima.
Ia menekankan, optimalisasi aset menjadi kunci penting dalam menjalankan program tanpa membebani anggaran.
“Ini yang terjadi di banyak daerah. Aset-aset itu didata, diinventarisir, kemudian diolah menjadi sentra-sentra pertumbuhan ekonomi. Nah, ini optimalisasi aset,” ujarnya.
Keempat, memperkuat sinergi dan inovasi pembiayaan, termasuk melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan daerah.
“Yang terakhir adalah sinergi dan inovasi pembiayaan. Di pusat ini Danantara, di daerah ini PR-nya banyak, BUMD-nya, BPR-nya dan juga hal-hal lain,” imbuhnya.
Contoh Sukses Suatu Daerah di Sumatera Kelola Program Nasional jadi Peluang Ekonomi
Bima juga mencontohkan keberhasilan salah satu daerah di Sumatera dalam mengelola program nasional sebagai peluang ekonomi.
Ia menyebut daerah tersebut mampu mengoptimalkan dukungan dari pemerintah pusat hingga setara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka.
“Ada satu kota di Sumatera, APBD-nya itu Rp2 triliun. Tapi ketika dia hitung-hitung bantuan pusat yang dia berhasil giring masuk ke kota itu, jumlahnya sama, Rp2 triliun juga,” ungkapnya.
Menurut Bima, keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya aktif kepala daerah terkait dalam mengawal program nasional.
Ia menambahkan, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bahkan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat jika dikelola dengan baik di daerah.
“Karena gigih mencari, melobi, dan mengawal, dan kemudian setiap program itu dia kawal. Dia pastikan rantai pasok untuk MBG, dia lobi vendor-vendor lokal, dia pastikan yang direkrut untuk dapur itu orang-orang yang memang layak dan membutuhkan pekerjaan,” katanya.
Bima menyebut, hasil dari pengelolaan tersebut berdampak nyata terhadap berbagai indikator pembangunan.
“Sehingga dampaknya setahun terakhir kemiskinan turun, pengangguran turun, stunting turun, IPM naik, pertumbuhan ekonomi naik, gini rasio juga bisa dikelola dengan baik,” pungkas Bima. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
