SEMARANG, beritajateng.tv – Masyarakat Semarang yang berencana mudik bisa menitipkan kendaraan ke kantor polisi. Prosesnya mudah, hanya butuh bukti kepemilikan agar kendaraan terdata dan bisa pemilik ambil kembali.
Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol M. Syahduddi, menegaskan bahwa pihaknya akan menggencarkan patroli saat musim mudik. Langkah itu bertujuan menjaga keamanan rumah kosong yang si pemilik tinggalkan.
Warga juga bisa memanfaatkan layanan 110 atau aplikasi Libas untuk melaporkan keberangkatan mudik mereka.
“Kami lakukan patroli rutin guna pastikan keamanan rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya saat mudik,” ujar Syahduddi, Selasa, 18 Maret 2025.
BACA JUGA: Pelni Ungkap Mudik Gratis via Kapal ke Semarang Hanya Dua Rute, Khusus Pemudik Motor Tidak Ada
Bagi yang masih merasa khawatir soal keamanan, kendaraan bermotor bisa dititipkan di kantor polisi terdekat. Penitipan bisa dilakukan di Markas Polsek atau Polrestabes Semarang tanpa biaya.
“Kantor kepolisian kami siapkan untuk penitipan kendaraan warga. Keamanan terjamin penuh selama 24 jam dan tanpa biaya,” tambahnya.
Syaratnya cukup sederhana, warga hanya perlu membawa STNK atau dokumen kepemilikan kendaraan lainnya saat menitipkan kendaraan. Data tersebut nantinya untuk memastikan kendaraan bisa pemilik ambil kembali dengan mudah.
“Saat penitipan, warga cukup tunjukkan STNK atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Semua akan kami data dan jaga,” tegasnya.
BACA JUGA: Antisipasi Lonjakan Kendaraan, Begini Skema One Way di Tol Semarang-Solo Saat Mudik Lebaran 2025
Selain program penitipan kendaraan, pihak kepolisian juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat. Jika ada aksi kriminalitas, warga bisa langsung melapor melalui layanan 110 atau aplikasi Libas.
“Silakan manfaatkan layanan 110 atau aplikasi Libas jika menemukan aksi premanisme terhadap warga atau pengusaha. Semua laporan akan segera kami tindaklanjuti,” jelasnya.
Dengan adanya fasilitas penitipan kendaraan dan patroli intensif, warga harapannya bisa mudik dengan lebih tenang. Keamanan menjadi prioritas utama agar masyarakat merasa nyaman meninggalkan rumah mereka. (*)
