SEMARANG, beritajateng.tv – Rentetan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh pondok pesantren di Jawa Tengah mendapat perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah.
Pemprov Jawa Tengah menyatakan bakal berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan kepolisian menyusul munculnya sejumlah kasus serupa dalam beberapa waktu terakhir.
Terbaru, polisi menetapkan Achmad Fauzi alias Abah Khan, pengasuh pondok pesantren di Kota Semarang, sebagai tersangka pencabulan terhadap santriwatinya. Sebelumnya, kasus serupa juga mencuat di Kabupaten Pati dan Pekalongan dengan melibatkan pimpinan pondok pesantren.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, mengaku prihatin atas rentetan kasus tersebut. Menurutnya, penanganan perkara menjadi kewenangan aparat penegak hukum bersama Kementerian Agama.
“Kalau yang itu tentu saja kami prihatin, kalau memang benar terjadi seperti itu. Tapi untuk kasus ini [pelecehan di ponpes Semarang] tentu saja kami berkoordinasi dengan teman-teman Kemenag dan kepolisian untuk tugas nanti,” ujar Sumarno usai pelantikan pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Jawa Tengah, Kamis, 25 Juni 2026.
Kasus yang berulang juga memantik sorotan terhadap legalitas sejumlah pondok pesantren. Salah satunya berkaitan dengan status perizinan maupun kelengkapan bangunan yang belum seluruhnya terpenuhi.
BACA JUGA: Terjadi Lagi, Pengasuh Pondok Pesantren di Semarang Diduga Cabuli Santriwati
Sumarno mengatakan proses perizinan pondok pesantren merupakan kewenangan Kementerian Agama. Meski demikian, menurutnya persoalan legalitas bangunan juga perlu menjadi perhatian bersama.
“Iya, masalah izin ini kan teman-teman Kemenag yang memproses. Hal yang memang perlu menjadi perhatian kita semua adalah terkait masalah izin ini,” katanya.
Ia mencontohkan masih banyak bangunan yang berdiri di atas lahan dengan peruntukan jalur hijau maupun tanah wakaf tanpa memperhatikan aspek perizinan.
Menurut Sumarno, kondisi tersebut juga pernah menjadi perhatian dalam sejumlah kasus pembangunan pondok pesantren di daerah lain.
“Saya juga sering menyampaikan masalah pemanfaatan tanah untuk jalur hijau. Kalau 𝖽iwakafkan, penerima wakaf kadang tidak berpikir apakah ini jalur hijau atau jalur kuning, akhirnya tetap 𝖽ibangun,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga menjadi aspek yang tidak boleh 𝖽iabaikan.
“Berkaca juga dari kejadian di Sidoarjo bahwa banyak pondok yang belum memiliki IMB atau kalau sekarang sebutannya PBG. Itu juga harus menjadi perhatian kita semua,” lanjutnya.
Nasib Belasan Santri di Pondok Pesantren Milik Abah Khan Semarang Masih Belum Menentu
Lebih jauh. Pemprov Jawa Tengah juga belum mengambil keputusan terkait nasib belasan santri yang sebelumnya menempuh pendidikan di pondok pesantren di Kota Semarang tersebut.
Sumarno mengatakan berbagai alternatif masih akan 𝖽ibahas bersama pihak terkait, termasuk kemungkinan memindahkan para santri ke pondok pesantren lain.
“Kami belum tahu langkahnya seperti apa. Nanti secara alternatif kan bisa 𝖽ipindahkan,” katanya.
Saat 𝖽itanya mengenai keberlanjutan bantuan maupun beasiswa yang 𝖽iterima para santri, Sumarno menyebut pembahasannya masih menunggu keputusan lebih lanjut.
BACA JUGA: Kasus Kekerasan Seksual di Ponpes Bak Gunung Es, Gus Yasin: Banyak Korban Tak Berani Lapor
“Nanti baru kami bicarakan langkahnya seperti apa,” ujarnya.
Selain berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan kepolisian, Pemprov juga membuka peluang melibatkan perangkat daerah yang membidangi perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kasus tersebut.
Sumarno mengatakan aspek perlindungan terhadap korban menjadi bagian penting yang juga perlu mendapat perhatian.
“Kalau itu tentu masuk dalam urusan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
