“Islah ini kemarin kami terangkan kepada kawan-kawan juga bahwa AD/ART ini yang menjadi acuan untuk bagaimana pengurus yang baru ini bisa diakomodir semuanya. Maka dari sini inilah bentuk dari islah itu,” jelasnya.
Ia menambahkan, setelah terbitnya SK Menteri Hukum RI, DPP PPP langsung menyiapkan langkah koreksi terhadap AD/ART partai. Langkah ini dilakukan agar seluruh unsur kepengurusan, baik DPP demisioner, DPW, maupun DPC, bisa memahami mekanisme baru hasil islah.
BACA JUGA: Sekretaris PPP Kabupaten Semarang Tanggapi Soal Muktamar X, Tepis Klaim Sepihak Kubu Mardiono
“Ya setelah SK itu keluar, salah satu yang kami lakukan adalah mengoreksi AD/ART itu dan nanti akan kami sampaikan kepada kawan-kawan, baik itu di pengurus DPP yang demisioner, kepada pengurus DPW dan di DPC,” terang dia.
Ia menegaskan, untuk sementara waktu tidak akan ada pergantian struktur sampai proses perbaikan kepengurusan di DPP selesai dilakukan.
“Dan saat ini islah itu tidak ada pergantian dulu sampai kami memperbaiki kepengurusan di DPP itu. Insyaallah solid,” tegas Gus Yasin.
Gus Yasin ungkap strategi PPP menuju Senayan 2029, tak cuma duduk di kantor namun turun ke akar rumput
Pascakegagalan menembus parlemen pada Pemilu 2024 lalu, DPP PPP kini menyiapkan strategi baru untuk kembali merebut kursi di DPR RI pada 2029 mendatang.
Gus Yasin menjelaskan, partainya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perolehan suara di berbagai tingkatan. Dari hasil analisis internal, terdapat suara PPP masih cukup kuat di tingkat kabupaten/kota.
“Kalau kami melihat dari data yang kawan-kawan sajikan, kami kemarin menghitung suara dari Partai Persatuan Pembangunan. Nah, kami temukan ada perbedaan-perbedaan yang tidak linier antara DPRD Kabupaten/Kota dengan DPRD Provinsi dan DPR RI,” terangnya.
Meski gagal di parlemen nasional lantaran tak memenuhi ambang batas, PPP sebenarnya masih memiliki sekitar 8 juta suara sah di daerah.
BACA JUGA: Gagal Raih Kursi DPR pada Pemilu 2024, Gus Yasin: PPP Harus Dengar Arahan Kiai
