SEMARANG, beritajateng.tv – Komisi II DPR RI mengaku telah mendengar kabar perihal 500 lebih pelamar PPPK dari Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan yang tak lulus administrasi pascasanggah.
Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, mengungkap, gagalnya 500 lebih pelamar lulusan PPG itu sudah menjadi pembahasan Komisi II.
Edi menegaskan, kesalahan itu bukan karena Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kemenpan RB. Hal itu ia ungkap saat beritajateng.tv jumpai di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis, 6 Maret 2025.
“Sudah sampai info itu. Itu yang jadi pembicaraan kami kemarin dengan BKN dan Kemenpan RB. Bahwa kesalahannya bukan di BKN dan Kemenpan RB, [tetapi] daerah membuka formasi cuma segitu,” ungkap Edi.
BACA JUGA: Ratusan Peserta PPPK Guru Mendapat TMS, Komisi A DPRD Akan Panggil BKD Jateng
Ia menyebut, penentuan bukaan formasi sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda).
“Prinsip besarnya, Kemenpan RB membuka database yang terdaftar di BKN itu ada sekian ratus ribu dan itu diserahkan kepada Pemda supaya dibuka formasinya,” ucap dia.
Menurut Edi, rekrutmen memang dilakukan oleh BKN dan Kemenpan RB. Hanya saja, Pemda membuka formasi tak sesuai dengan jumlah database yang ada di BKN.
“Jadi, rekrutmennya dilakukan BKN dan Kemenpan RB, cuma masalahnya Pemda membuka tidak sesuai dengan jumlah database yang ada di BKN. Makanya tidak ada kesinkronan, makanya digeruduk itu [BKD Jawa Tengah],” tegas dia.
Polemik ratusan pelamar tak lolos administrasi di Jawa Tengah baru pertama kali terjadi di rekrutmen PPPK
Ke depan, Edi tak ingin permasalahan serupa terulang kembali. Bahkan, kata dia, masalah perekrutan PPPK seperti ini baru muncul sekarang.
“Kami tidak mau lagi ada masalah masalah seperti ini, karena baru pertama perekrutan PPPK ini ada masalah begini. Itu jadi evaluasi besar dari kami, untuk kami evalusi supaya perekrutannya, implementasinya, target-targetnya,” jelas Edi.
Menyoal nasib 500 lebih pelamar PPPK yang gagal itu, pihaknya akan melakukan diskusi secepatnya.
BACA JUGA: Medsos BKD Jateng Kena Geruduk Guru Tak Lolos Administrasi PPPK: Lebih Buruk Ketimbang Papua
“Ini sedang kami bicarakan, kami gak hanya bicara Jawa Tengah, kebijakan itu ketika Kemenpan RB dan BKN keluarkan berlaku nasional,” paparnya.
Dalam waktu dekat, Komisi II DPR RI akan bertemu dengan BKN dan Kemenpan RB untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan tuntas. Sebab, tutur Edi, kemampuan fiskal Pemda juga menjadi akar permasalahan tersebut.
“Dalam waktu dekat ada pertemuan dengan BKN dan Kemenpan RB, untuk menyelesaikan ini setuntas-tuntasnya, karena isu fundamentalnya adalah terkait tentang kemampuan fiskal anggaran kabupaten/kota yang ada,” tandasnya.
Respons BKD Jawa Tengah perihal 500 PPPK tak lolos administrasi
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah, Rahmah, memberikan respons perihal 500 lebih pelamar PPPK formasi guru tak lulus administrasi.
Saat beritajateng.tv hubungi via WhatsApp pada Rabu, 5 Maret 2025, Rahmah mengaku panitia seleksi PPPK Jawa Tengah sudah mengacu pada Permen 46 yang menurutnya boleh mencatumkan syarat lain yang PPPK tetapkan.
“Pada prinsipnya adalah panitia seleksi daerah itu sesuai dengan Permen 46 yang boleh mencantumkan persyaratan lain yang PPPK tetapkan. Dan pengumumannya itu ya sudah sesuai dengan regulasi yang ada lah intinya,” jawab Rahmah singkat.
Ia menegaskan, BKD Jawa Tengah melakukan seleksi berdasarkan regulasi. Perihal ratusan lulusan PPG Prajabatan yang hasilnya TMS, Rahmah pun angkat bicara.
BACA JUGA: Hanya Lolos 35, 500 Lebih PPPK Guru Jateng Lulusan PPG Tak Penuhi Syarat Administrasi: Kecewa ke BKD
Ia menyebut, lulusan PPG itu rata-rata belum memiliki pengalaman kerja. Sementara itu, guru P1 masih banyak yang belum mendapatkan formasi.
“Itu kan PPG fresh graduate yang rata-rata belum mempunyai pengalaman kerja. Kemudian yang P1 kan masih banyak yang belum mendapatkan formasi. Yang sudah notabenenya mempunyai pengalaman kerja ada 3.500-an sekian,” ucap Rahmah.
Selain itu, Rahmad menyebut terdapat sebanyak 2.990 formasi guru.
“Kemudian PR kita yang P1 saja masih banyak. Masih ada 4.000 sekian. Mereka juga tidak bisa masuk karena mapelnya ternyata tidak sesuai,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
