“Jadi tentu tidak boleh terjadi yang seperti itu dan kalau ada yang melawan hukum ya harus tangani secara hukum juga,” pungkas AHY.
Peringatan bencana di Indonesia tak secepat negara lain, AHY: Sebenarnya BMKG punya alatnya
Saat sesi tanya jawab, salah satu peserta kuliah umum meminta tanggapan AHY soal kecepatan early warning system (EWS) Indonesia yang dinilai belum setara dengan negara lain seperti Jepang.
AHY merespons dengan menekankan bahwa kesiapan anggaran dan teknologi menjadi faktor paling mendasar. “Oleh karena itu, anggaran termasuk juga sistem harus siapkan yang cukup karena enggak bisa menunda,” ujar AHY.
Ia mencontohkan kebutuhan teknologi untuk mendeteksi tsunami, erupsi gunung, hingga sistem push alert yang jamak di luar negeri. Menurutnya, teknologi semacam itu seharusnya dapat bekerja otomatis dan menjangkau seluruh masyarakat.
“Jadi kalau untuk mendeteksi tsunami misalnya, mendeteksi erupsi dan lain sebagainya, butuh apa? butuh teknologi. Dan harus siapkan itu. Tidak boleh hanya ada tapi tidak berfungsi dengan baik,” kata AHY.
Ia menambahkan, push alert yang biasanya muncul otomatis di ponsel warga di luar negeri dapat menjadi model yang bisa diperkuat di Indonesia. Menurutnya, BMKG sebenarnya sudah memiliki sistem serupa namun sosialisasinya belum merata.
“Kemudian benar, kita saat di luar negeri sering mendapatkan push alert. Ternyata BMKG punya, tapi mungkin belum tersosialisasi dengan baik dan mungkin belum terjangkau semuanya,” tutur dia.
AHY juga menekankan bahwa perbaikan sistem harus bersamaan dengan pendidikan dan pelatihan kebencanaan. Ia mencontohkan latihan menghadapi tsunami yang berlangsung secara massal dan disiplin di Sumatera Barat.
“Nah, inilah yang saya sampaikan, kita harus membangun awareness melalui pendidikan dan pelatihan,” tuturnya.
Menurut AHY, kesiapsiagaan tidak hanya soal teknologi namun juga kolaborasi antara pemerintah daerah, BNPB, dan unsur lain ketika bencana tidak terhindarkan. Respons cepat pada masa golden hours menjadi kunci penyelamatan nyawa.
