SEMARANG, beritajateng.tv – Belum lama ini warganet heboh soal biaya “Nataru Charge” di sebuah struk restoran. Unggahan itu viral di media sosial Threads usai salah satu pengguna @febrinanugroho mengunggah struk dari restoran yang mencantumkan Nataru Charge.
Meskipun sudah ada Nataru Charge, konsumen tersebut tetap membayar Service Charge dan PB1. Dalam struk tersebut, tampak total belanja konsumen tersebut sebesar Rp284.300 dengan Nataru Charge Rp14.215 atau sebesar 5 persen.
“Baru ini makan di resto ada Nataru Charge. Apa resto2 lain juga memberlakukan charge holiday season gini ya? Agak kaget aja sih karena gak ada informasi juga di menunya,” tulis akun tersebut.
Sebelumnya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebut tidak terdapat dasar hukum yang mewajibkan konsumen membayar “service charge” saat menggunakan layanan hotel maupun restoran.
Informasi itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pengaduan dan Advokasi BPKN, Intan Nur Rahmawanti, yang menilai pungutan pajak dan service charge kerap diterapkan restoran atau hotel dengan tidak transparan kepada konsumen. Intan mengatakan, pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), hotel, restoran, tempat perbelanjaan dan tempat hiburan seperti sekarang dipadati konsumen.
Senada dengan BPKN, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah mengimbau penyedia jasa restoran maupun hotel tak menipu konsumen dengan Nataru Charge maupun istilah service charge lainnya.
Ketua LP2K Jawa Tengah, Abdun Mufid, menilai maraknya istilah tambahan biaya seperti Nataru Charge maupun service charge menunjukkan kecenderungan pelaku usaha mencari keuntungan tambahan dengan cara yang tidak transparan.
BACA JUGA: Berkunjung ke Restoran Semarang nan Legendaris, Surganya Kuliner Kampung dan Peranakan
“Sekarang ini saya melihat banyak sekali istilah-istilah baru yang ujungnya sebenarnya usaha ingin mendapatkan nilai lebih secara ekonomi dari konsumen,” ujar Mufid saat beritajateng.tv hubungi via panggilan WhatsApp, Senin, 5 Januari 2026.
Menurut Mufid, akan jauh lebih adil apabila pelaku usaha menaikkan harga makanan atau minuman secara terbuka sejak awal, alih-alih menambahkan biaya di akhir transaksi.
