SEMARANG, 7/3 (beritajateng.tv) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang tengah memetakan ketersediaan jaringan internet dan perangkat digital untuk kelancaran tahapan hingga penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.
“Di dalam Pemilu 2024 nanti banyak hal-hal yang berhubungan dengan media digital, terkait digitalisasi informasi,” kata Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom di Semarang, Selasa (7/3/2023).
Hal tersebut disampaikan Nanda, sapaan akrab Henry usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Kota Semarang yang membahas mengenai persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut dia, dalam proses tahapan Pemilu 2024 pun banyak yang menggunakan sistem informasi, misalnya pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).
“Pendaftaran PPK dan PPS kemarin kan menggunakan aplikasi, nanti mengunggah data pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih) melalui aplikasi juga,” kata Nanda.
Nantinya, kata dia, rekapitulasi daftar pemilih juga membutuhkan perangkat komputer yang terhubung jaringan internet, dilengkapi dengan mesin printer dan scanner.
Sesuai dengan aturan, kata dia, penyediaan sarana dan prasarana tersebut hingga jaringan internet diserahkan kepada bupati/wali kota untuk memfasilitasinya di wilayah masing-masing.
“Terkait dengan pengelolaan, fasilitasi, seperti WiFi, mesin scanner, mesin printer, komputer agar pelaksanaan pemilu besok bisa maksimal,” ujarnya.
Sebab, diakuinya, KPU memang tidak menyediakan anggaran sewa untuk penyediaan fasilitas tersebut, tetapi sudah disediakan pemerintah daerah di wilayah kecamatan dan kelurahan.
“Untuk kebutuhannya, kecamatan di Kota Semarang ada 16, kelurahan ada 177. Sejauh ini, sudah disediakan di tiap kecamatan dan kelurahan. Mungkin, kaitan dengan pengguna banyak, jaringan lemot. Ini kami sedang intevtarisasi,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Hermawan Sulis Sunarko menjelaskan pihaknya mengundang KPU dan PPK untuk mengetahui kondisi dan kesiapan penyelenggaraaan Pemilu 2024.
“Dalam hal ini KPU sudah berkoordinasi dengan pemerintah, dan dalam waktu 1-2 bulan akan ditindaklanjuti. Rata-rata kendalanya terkait dengan masalah internet,” katanya.
Sulis berharap kendala-kendala yang disampaikan KPU, PPK, dan PPS bisa segera diselesaikan, baik masalah internet hingga sarana prasarana.
“Apalagi kan ada imbauan pusat bahwa stakeholder kecamatan dan kelurahan untuk memfasilitasi. Jadi tugas pemerintah wilayah memfasilitasi semua kegiatan terkait persiapan Pemilu 2024,” pungkasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
