Penelitian James secara khusus mengulas Pasal 280 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang memberikan kewenangan kepada Hakim Pengawas untuk menentukan hak suara kreditor yang tagihannya dibantah.
Menurutnya, kewenangan tersebut bersifat diskresioner tanpa parameter yang jelas dan hanya menyentuh aspek hak suara, tanpa menyelesaikan sengketa substantif terkait keabsahan maupun jumlah utang.
“Hasil penelitian saya menemukan setidaknya tiga kelemahan sistemik, yakni lemahnya proses verifikasi tagihan, minimnya transparansi laporan keuangan debitor, serta tidak adanya upaya hukum lanjutan yang definitif bagi kreditor atas hak substantif tagihannya,” ungkap James.
Sebagai solusi, ia mengusulkan rekonstruksi regulasi PKPU yang bertumpu pada tiga pilar utama.
Pilar pertama adalah kewajiban penyampaian laporan keuangan debitor yang telah diaudit.
Pilar kedua berupa mekanisme penyelesaian sengketa tagihan yang terintegrasi dan berkeadilan di dalam proses PKPU.
Sementara pilar ketiga adalah amandemen Pasal 280 UUK-PKPU guna memberikan kepastian hukum bagi kreditor yang tagihannya ditolak.
Apresiasi dari Peradi Semarang
Capaian akademik James Purba mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Kota Semarang.
Organisasi profesi ini menilai keberhasilan tersebut sebagai contoh konkret bahwa advokat mampu berkontribusi tidak hanya dalam praktik, tetapi juga dalam pengembangan ilmu hukum.
Ketua DPC Peradi Kota Semarang, Kairul Anwar, mengatakan pihaknya terus mendorong para anggota untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktoral.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan profesionalisme advokat di tengah kompleksitas persoalan hukum saat ini.
“Pencapaian salah satu senior kami yang meraih gelar doktor dengan predikat cumlaude membuktikan bahwa advokat Peradi mampu bersaing di level akademik tertinggi,” ujar Kairul Anwar saat menghadiri ujian promosi doktor James Purba, Sabtu, 7 Februari 2026.
Ia menambahkan, keberhasilan James menunjukkan bahwa pengalaman panjang dalam praktik hukum dapat berjalan seiring dengan pendalaman akademik yang kuat.
