Scroll Untuk Baca Artikel
Jateng

Lawan dan Cegah Korupsi, Pemkab Demak Disanjung KPK RI

×

Lawan dan Cegah Korupsi, Pemkab Demak Disanjung KPK RI

Sebarkan artikel ini
Cegah Korupsi Demak
Bupati Demak Eistianah saat menghadiri acara pengawasan daerah tahun 2023, Sinergi Kota Wali melawan dan cegah Korupsi dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Demak, Rabu 13 Desember 2023. (Wisnu Budi/beritajateng.tv).

DEMAK, beritajateng.tv – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak melakukan langkah melawan dan cegah korupsi hingga mendapat apresiasi perwakilan KPK RI Azril Zah.

Langkah pencegahan tindak pidana korupsi secara dini oleh pemerintah kabupaten Demak mendapatkan apresiasi positif oleh perwakilan KPK RI Azril Zah.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

Hal itu ia sampaikan saat pengawasan daerah 2023 dengan tema Sinergi Kota Wali melawan Korupsi melalui sambungan zoom meeting, Rabu 13 Desember 2023.

“Luar biasa kabupaten Demak dengan inovasi, terimakasih pada inspektorat telah menyelenggarakan kegiatan ini. Dengan berbagai pihak. Inilah langkah bersama untuk melawan dan cegah korupsi, kami apresiasi slogan bersama lawan korupsi di Demak,” terang Azril.

Mewakili KPK Ia menjelaskan, bahwa saat ini indeks anti korupsi di Indonesia di mata dunia mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022.

“Catatan luar biasa yaitu indeks korupsi di Indonesia itu masih rendah sekali seluruh dunian masih bawah yaitu 34 saja. Tahun 2021 Indonesia mencapai 38 turun di tahun 2022 yaitu 34,” ujarnya.

Dengan ada penurunan itu, kata dia, ingin bisa meningkatkan penurunan Kasus korupsi di Indonesia. Supaya bisa lebih terkenal baik di kancah Internasional.

“Kami berharap indeks antikorupsi bisa naik. Sehingga kami di mata dunia Indonesia lebih gagah dan bangga karena korupsi turun,” ujar Azril.

Lawan dan Cegah Korupsi di Demak

Sementara itu, Bupati Demak Eistianah mengatakan jika Pemerintah Kabupaten Demak ingin perbanyak Pengawal Integritas Kota Wali (Gen Wali) untuk wujudkan anti korupsi supaya tercapai good and clean government.

Guna mewujudkan hal tersebut terdapat syarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adalah setiap kegiatan organisasi kepemerintahan di daerah harus terukur dan terstuktur dengan baik.

“Kegiatan pengawasan yang harus memberi arah jelas serta dapat dievaluasi. Sehingga fungsi dan peran pemerintah sebagai akselerator pembangunan menjadi nyata terutama dalam memberikan pelayanan publik,” ujar Bupati.

Tinggalkan Balasan