SEMARANG, beritajateng.tv – Meskipun jadi perdebatan, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sarif Abdillah, menyatakan setuju terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari DPRD.
Sarif menilai, pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh DPRD itu mampu memperkuat demokrasi. Terlebih, dalam hematnya, Pilkada secara tidak langsung itu tak akan banyak menelan biaya.
“Ya setuju, Pilkada melalui DPR adalah ikhtiar untuk memperkuat demokrasi yang berbiaya rendah dan berorientasi pada kinerja pemerintah daerah. Jadi demokrasi bukan hanya soal memilih, namun soal hasil dan dampaknya,” ujar Sarif saat beritajateng.tv konfirmasi via WhatsApp, Minggu, 4 Januari 2025.
Sarif menegaskan, DPRD merupakan lembaga representatif yang lahir dari pemilu langsung dan mendapat mandat dari rakyat. Oleh karena itu, menurutnya, wacana Pilkada melalui DPRD memiliki dasar legitimasi yang kuat.
“DPRD itu lembaga representatif hasil pemilu langsung dari rakyat. Oleh karenanya, ini juga menjadi dasar kami, termasuk pimpinan, yang selama ini sudah sering mendiskusikan wacana tersebut,” katanya.
BACA JUGA: Punya Energi Baru, DPC PDIP Kabupaten Semarang Bidik Tambah Kursi Parlemen-Ulangi Sukses Pilkada
Ia menilai sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD dipilih bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan publik.
“Karena pemilihan sistem ini untuk kemaslahatan publik. Harapannya biaya tidak terlalu besar, konteksnya efisiensi anggaran, tidak membebani APBD, dan tidak sering menunda program-program rakyat seperti yang kerap terjadi pada Pilkada langsung,” jelas Sarif.
Menurut Sarif, efisiensi anggaran menjadi poin penting dalam wacana tersebut. Ia menilai, anggaran Pilkada yang besar seharusnya dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat.
“Harapannya Pilkada melalui DPRD ini lebih hemat anggaran, sehingga bisa dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur desa, dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
