SEMARANG, beritajateng.tv – Kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya memukul pertumbuhan ekonomi, tapi juga berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran di sektor perhotelan.
Penasehat Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Jawa Tengah, Bambang Mintosih, mengatakan efisiensi anggaran oleh pemerintah telah mendorong terjadinya gelombang penghentian hubungan kerja (PHK) di sektor perhotelan.
Hal itu karena, hotel mengalami penurunan pemasukan sehingga memaksa mereka untuk berhemat. Salah satunya dengan memutus hubungan kerja dari para daily worker atau pekerja harian.
“Sekarang ini sudah tidak menggunakan tenaga harian. Tapi nanti pasti akan ada pengurangan jam. Sementara ini daily worker sudah dihilangkan,” kata Bambang saat beritajateng.tv hubungi, Selasa, 18 Februari 2025.
BACA JUGA: Video Efisiensi Anggaran Berdampak Buruk, Hotel Terancam Pangkas Jumlah Karyawan
Benk, sapaan akrabnya, menyebut efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan dari sektor usaha industri pariwisata. Pasalnya, mayoritas hotel di Jawa Tengah masih mengandalkan kunjungan dari MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions).
Sehingga, kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan penurunan pendapatan hotel. Akibatnya, pekerja harian hotel akan terancam hingga bahkan mengalami PHK.
“Jumlahnya memang belum terdata, tapi rata-rata, nanti pekerja harian sudah mulai tidak dipakai. Sekitar 30 sampai 40 persen,” sambungnya.
Efisiensi anggaran berdampak terhadap pengusaha dan pekerja hotel sekaligus
Lebih lanjut, Benk mengaku prihatin atas kondisi saat ini. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran memukul semua pihak, baik pengusaha maupun pekerja.
Ia mencontohkan, kenaikan UMR tiap tahun umumnya hanya merugikan bagi pihak pengusaha. Sementara kebijakan efisiensi anggaran kali ini bisa merugikan dua pihak sekaligus.
“Kalau kali ini kan dua-duanya kena. Pengusaha juga terkena dampak, karyawan juga terkena dampak. Kenapa? Karyawan itu semakin banyak tamu, penghasilannya semakin banyak udah, semudah itu saja,” paparnya.
BACA JUGA: Dampak Efisiensi Anggaran, 30 Persen Pesanan Hotel di Semarang Batal-Rugi Ratusan Juta Rupiah
Ia pun berharap, pemerintah dapat segera meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Kecuali, pemerintah sudah menyiapkan solusi atau alternatif lainnya yang menguntungkan bagi sektor perhotelan.
“Sekarang karena sudah berjalan, langkahnya pandai-pandai pengelola hotel meminimalisir supaya enggak tenggelam dalam kayak gini, misalnya menyasar segmen baru,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
