“Manfaat lainnya, seluruh belanja pengadaan akan mudah tercatat sehingga dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. Selanjutnya, dengan data belanja yang tercatat, pemerintah bisa dengan mudah memetakan seberapa besar belanja barang/jasa untuk jenis tertentu selama satu tahun,“ lanjut pria yang akrab disapa Hendi.
Sejalan dengan itu, Hendi selaku Kepala LKPP juga mengajak Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk mendorong pelaku usaha masuk ke dalam Katalog Elektronik dan Toko Daring.
Dorongan tersebut merupakan upaya pemerintah guna memperkuat pelaku usaha dalam negeri dan menumbuhkan ekonomi nasional melalui penyerapan APBD. Hendi menyebutkan saat ini telah tayang lebih dari 1,9 juta produk pada Katalog Elektronik.
“Kini untuk bisa masuk ke Katalog Elektronik itu sangat mudah, dengan dua tahap yaitu dengan mendaftar kemudian melengkapi persyaratan maka sudah bisa ikut terlibat dalam proyek pengadaan barang/jasa pemerintah. Semudah itu, pelaku usaha di daerah bisa masuk ke Katalog Elektronik,” kata Kepala LKPP RI tersebut.
Di sisi lain, Hendi juga menegaskan perlunya komitmen dan kerja keras bersama seluruh pihak untuk belanja dan menggunakan PDN. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pangsa pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing pelaku usaha dalam negeri.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan akan mendorong pelaku usaha lokal di Kabupaten Klaten untuk menayangkan produknya ke katalog elektronik. Dengan begitu harapannya pelaku usaha lokal di Kabupaten Klaten dapat tumbuh dan ikut serta dalam proyek pemerintah. (Ak/El)
