SEMARANG, beritajateng.tv – DPRD Kota Semarang soroti masih banyaknya jabatan strategis kepala dinas yang belum terisi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah dalam mendukung percepatan program pembangunan kota.
Saat ini, tercatat sedikitnya 11 posisi kepala OPD di Pemkot Semarang masih kosong dan terisi pelaksana tugas (Plt).
Sejumlah posisi penting yang belum terisi definitif antara lain Kepala Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Penataan Ruang, Dinas Pendidikan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian. Direktur RSWN, Inspektur, hingga jabatan Sekretaris Daerah.
Tak hanya di tingkat OPD, kekosongan juga terjadi di level pelayanan terdepan. Lebih dari 45 jabatan lurah saat ini masih kosong dan berjalan secara rangkap oleh Plt (Pelaksana Tugas) akibat pensiun maupun rotasi jabatan.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, mengatakan kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah kota. Ia mendorong Wali Kota Semarang untuk mempercepat pengisian jabatan agar roda birokrasi berjalan lebih efektif.
“Kami melihat masih ada sejumlah posisi eselon dua dan eselon tiga yang diisi PLT. Kami memberi masukan agar pemerintah kota sesegera mungkin melakukan pengisian jabatan, supaya kinerja masing-masing OPD bisa lebih optimal,” ujar Suharsono.
Menurutnya, pelaksanaan visi dan misi wali kota sejauh ini sudah berjalan cukup baik. Termasuk program-program unggulan yang langsung bisa masyarakat rasakan.
BACA JUGA: Dewan Kota Semarang Soroti Banyak Jabatan Kepala Dinas Kosong yang Dirangkap Plt
Salah satu contoh konkret adalah program Semarang Bersih yang ditopang dengan penambahan ratusan kontainer sampah serta armada truk pengangkut sampah dalam beberapa tahun terakhir.
“Terobosan seperti penambahan kontainer dan truk sampah itu sangat baik. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Namun demikian, Suharsono menilai upaya mewujudkan Semarang yang bersih, sehat, dan cerdas membutuhkan kerja terpadu seluruh OPD.
Hal itu, kata dia, akan sulit tercapai secara maksimal jika banyak jabatan strategis masih di pegang oleh pelaksana tugas (Plt) dengan kewenangan terbatas.
“Kalau ingin mesin birokrasi ini bergerak cepat dan leluasa, maka jabatan-jabatan yang sekarang masih Plt harus segera diisi secara definitif. Kewenangan Plt itu kan terbatas,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam proses pengisian jabatan. DPRD, kata Suharsono, mendukung penuh penerapan manajemen talenta yang berbasis kompetensi dan latar belakang yang sesuai.
“Kami percaya Bu Wali Kota profesional dalam menempatkan orang. Harapannya, pengisian jabatan bisa berdasarkan kapasitas dan kompetensi, bukan sekadar formalitas,” ungkapnya.
Selain eselon dua, DPRD juga mendorong percepatan pengisian jabatan eselon tiga hingga level kelurahan.
Menurut Suharsono, lurah memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penggerak partisipasi masyarakat.
“Di tingkat kelurahan masih banyak jabatan lurah yang di dobel karena PLT akibat pensiun. Ini harus segera di respons pemerintah kota karena pelayanan masyarakat ada di level paling bawah,” tegasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
