SEMARANG, beritajateng.tv – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah (Jateng) menggelar Rapat Koordinasi (rakor) bertajuk “Menjaga Kondusivitas Wilayah Jawa Tengah dalam Rangka Sukses Pemilu Serentak Tahun 2024” di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Senin, 4 September 2023.
Oleh karena Gubernur Jateng Ganjar Pranowo datang terlambat, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin lah yang membuka rakor tersebut. Turut hadir dalam acara itu perwakilan dari KPU Jateng, Bawaslu Jateng, DPRD Provinsi Jateng, Polda Jateng, hingga Kodim IV/Diponegoro.
Lebih lanjut, para kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi beserta jajaran kepala daerah se-Jateng juga mengikuti acara tersebut.
Adapun rakor koordinasi ini bertujuan untuk mematangkan persiapan dan kesiapan dalam menghadapi Pilpres dan Pileg yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024 serta Pilkada serentak pada 27 November 2024.
BACA JUGA: Puan Maharani Bakal Bersaing dengan Istri Giring hingga GKR Ayu di Dapil Jateng V DPR RI
Dalam sambutannya, Gus Yasin memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi potensi permasalahan pada pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Ia juga menyebutkan upaya pencegahan untuk menangani hal itu.
Menurutnya, isu strategis pertama yang menjadi fokus pencegahan yakni perihal netralitas atau keberpihakan Aparatul Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri dalam mendukung serta memfasilitasi peserta Pemilu 2024.
Tidak hanya itu, permasalahan lainnya yang menurut prediksi akan muncul yakni terkait politik uang, kampanye hitam, serta penggunaan politik identitas dan penyebaran konten hoaks di media sosial.
“Ada juga politik transaksional Caleg, pasangan calon tim kampanye, dan tim sukses. Penggunaan media sosial untuk black campaign, penyebaran isu hoaks, politik identitas, dan ujaran kebencian, serta pelaksanaan tahapan Pemilu serta penyusunan daftar pemilih,” beber Gus Yasin.
Gus Yasin beberkan upaya pencegahan permasalahan Pemilu di Jateng
Lebih lanjut, Gus Yasin membeberkan sejumlah langkah pencegahan permasalahan Pemilu di Jawa Tengah. Pertama, peningkatan terhadap pelayanan pencalonan, baik perseorangan atau parpol. Akurasi data pemilih dan partisipasi masyarakat menurutnya juga perlu peningkatan.
