SEMARANG, 30/1 (BeritaJateng.tv) – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik Hevearita Gunaryanti Rahayu sebagai Wali Kota Semarang, sisa masa jabatan 2021-2026, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (30/1/2023). Pelantikan dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Terasa istimewa, kata Ganjar, karena kehadiran Megawati pada momen pelantikan ini memberi semangat dan energi bagi para kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah.
“Keberadaan Ibu di tengah-tengah kami ini adalah suntikan energi luar biasa bagi kami agar lebih bersemangat bekerja dalam melayani masyarakat,” kata Ganjar dalam sambutannya.
Ganjar mengatakan, saat ini ada sembilan kepala daerah perempuan di Jawa Tengah. Tujuh di antaranya kader dari PDI Perjuangan. Antara lain Bupati Purbalingga, Bupati Klaten, Bupati Sukoharjo, Bupati Demak, Bupati Grobogan, dan Bupati Sragen.
Spesial bagi Mbak Ita, sapaan akrab Hevearita, karena menjadi Wali Kota perempuan pertama dalam sejarah Pemerintahan Kota Semarang. Ganjar mengatakan, Jawa Tengah jadi provinsi terbanyak se-Indonesia kepala daerah perempuan.
Ganjar membeberkan, PDI Perjuangan adalah partai yang melahirkan kepala daerah perempuan terbanyak. Dari 43 kepala daerah perempuan di seluruh Indonesia, 14 diantaranya adalah kader PDI Perjuangan. Jika ditambah dengan 9 wakil kepala daerah, maka PDI Perjuangan kini memiliki 25 pemimpin daerah perempuan.
“Inilah manifestasi spirit Marhaenisme dan Sarinah di era modern,” ucap Ganjar.
Gubernur berambut putih itu mengatakan, kehebatan kader perempuan PDI Perjuangan ini bukan hasil kerja semalam. Ganjar menegaskan, mereka kader loyalis yang berjuang dari bawah dan bukan hasil comotan.
“Kita meraihnya dengan perjuangan sangat panjang,” tegas Ganjar disambut riuh tepukan tangan para hadirin.
Capaian ini tak lepas dari perjuangan Megawati mengawal lahirnya Undang-undang penghapusan kekerasan rumah tangga, undang-undang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri sampai undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
“Semua undang-undang itu lahir dalam rangka untuk menjaga harkat dan martabat perempuan. Termasuk pemantapan kaderisasi lewat program khusus pendidikan bagi kader perempuan. Waktu itu, kebetulan saya dapat tugas jadi pemateri dalam kursus kader perempuan di Ciawi Bogor,” katanya.
