UNGARAN, beritajateng.tv – Kementerian Agraria Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bakal terus mengejar target program konsolidasi tanah dan penataan tanah tahun 2025 yang mencapai 965 bidang.
Meskipun Kementerian ATR/BPN tak luput dari efisiensi anggaran, program konsolidasi dan penataan lahan ini tetap akan berlanjut agar tanah rakyat semakin memiliki manfaat dan berdaya guna.
Hal itu Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, tegaskan sewaktu menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah rakyat program konsolidasi tanah kepada perwakilan warga dari enam daerah, di lingkungan Kaligawe, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Kamis, 27 Februari 2025.
Menurutnya, konsolidasi tanah dan penataan tanah ini esensinya yakni penataan ulang tanah-tanah rakyat yang ada di pinggiran dan tak memiliki manfaat.
BACA JUGA: Cerita Warga Semarang “Gerah” Kena Banjir Tiap Tahun: Rela Jual Tanah Demi Tinggikan Rumah
“Jalan atau aksesnya ditata, diperlebar, sehingga tanah-tanah yang ada di sekitarnya memiliki fungsi, manfaat, dan daya guna. Sehingga lingkungannya menjadi semakin baik, tempat tinggalnya semakin nyaman, dan tanah yang memiliki akses jalan ini bisa dimanfaatkan. Harganya juga naik serta sudah bersertifikat hak milik,” ungkapnya.
Maka itu, lanjutnya, ke depan program yang menjadi bagian dari “land development” ini akan terus Kementerian ATR/BPN lanjutkan. Intinya, semua tanah yang ada di Indonesia mesti ada manfaatnya.
Nusron menyebut efisiensi anggaran tak terlalu berdampak, sebab program konsolidasi tanah ini tak semuanya menggunakan uang negara.
“Ada partisipasi masyarakat seperti mereka yang merelakan sebagian kecil tanahnya untuk mendukung program ini. Karena, sama-sama membutuhkan dengan adanya akses jalan tersebut,” jelasnya.
“Dengan masyarakat kehilangan tanahnya dua hingga tiga meter, tetapi dengan adanya akses jalan yang baik dan tertata, harga tanahnya semakin meningkat, sehingga lebih menguntungkan,” imbuhnya.
Manfaat lainnya program konsolidasi tanah
Oleh karena itu, Nusron mewanti-wanti masyarakat harus bergotong-royong agar tanah mempunyai manfaat dan berdaya guna. Sebab, tanah yang tertata baik juga bakal memiliki nilai ekonomi yang lebih baik.
Ia menyebut, masyarakat juga bisa saling mengalah satu ama lain untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Sebab, hal itu juga mencerminkan jiwa kemanusiaan. Sehingga, apabila satu orang mau mengalah, maka orang satunya lagi akan memperoleh imbalan berupa manfaat yang lain.
“Bukankah sebaik-baiknya manusia itu adalah yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian pula tanah yang baik adalah yang bisa seseorang manfaatkan dan bermanfaat bagi orang lain,” katanya.
BACA JUGA: Tengah Berkemah, Tiga Remaja Tertimpa Tanah Longsor
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah, Lampri, menambahkan, perwakilan penerima sertifikat dalam kesempatan ini merupakan warga penerima manfaat program konsolidasi tanah. Program tersebut berlangsung di enam kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Keenam daerah itu antara lain di Desa Treteban, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan sebanyak 120 bidang; Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan sebanyak 237 bidang; Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang sebanyak 250 bidang.
“Selain itu juga di Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argo Mulyo, sebanyak 200 bidang; Kelurahan Bandengan dan Karangsari, Kecamatan/Kabupaten Kendal sebanyak 109 bidang; dan Kelurahan Pulutan, Kecamatan/Kabupaten Pemalang, Kota Salatiga serta Kabupaten Pemalang sebanyak 58 bidang,” jelasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
