SEMARANG, beritajateng.tv – Presiden Joko Widodo mengeluarkan statement terkait ramainya menteri nyaleg 2024. Tidak hanya menterinya saja, tapi ada juga wakil menteri yang tak ingin ketinggalan untuk berkompetisi pada Pemilu 2024.
Presiden Jokowi tidak melarang jika menteri nyaleg 2024. Akan tetapi, ia akan mencopot menteri dan Wamen yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Tidak hanya itu, Jokowi akan melakukan evaluasi secara komprehensif apabila ada kinerja pembantu presiden itu yang tidak terselesaikan karena menteri nyaleg 2024.
“Ya harus kita tahu secara aturan memang diperbolehkan. Kalau dari saya yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian. Yang ketiga, selalu saya evaluasi. Kalau memang terganggu, kerjanya terganggu, kita ganti. Itu aja,” ujarnya melalui laman youtube Sekretariat Presiden, Minggu (14/5/2023).
Menteri nyaleg 2024, Bolehkah?
Sebelumnya, ramai sejumlah menteri nyaleg 2024. Mereka telah mendaftarkan diri melalui beberapa partai.
Sejumlah nama yang diketahui ikut maju adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan nyaleg lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dapil Jakarta II yang mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri.
Selanjutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang maju di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga dan Kota Semarang.
PDIP juga mendaftarkan nama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai caleg 2024. Sementara dari partai Nasdem muncul Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Berikutnya, ada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang juga akan menjadi caleg pada 2024 melalui PKB.
Wakil Menteri Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferry Noor akan mencalonkan diri melalui Partai Bulan Bintang (PBB) di Dapil Jawa Barat V. Dari PPP muncul nama Wakil Menteri Agama Zainut Tahuid Sa’adi sebagai caleg.
Selanjutnya Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo akan nyaleg lewat Partai Perindo di Dapil Jawa Timur I yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo.
Masing-masing Parpol pasti memiliki alasan dan tujuan tersendiri karena telah mengusung menteri dan Wamen untuk ikut berkontestasi politik 2024.
Mengacu kepada UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 tentang Pemilu bahwa tak ada larangan para menteri mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Berdasarkan aturan itu, para menteri bahkan tak perlu untuk mengundurkan diri dari jabatannya ketika mengikuti kontestasi (*).
