SEMARANG, beritajateng.tv – Chaos Nepal kini menjadi sorotan publik lantaran terjadinya demonstrasi yang berujung anarkis.
Protes tersebut berlangsung sejak Kamis pekan lalu dan semakin menjadi hingga saat ini.
Aksi yang menggila tersebut menyebabkan para menteri hingga Presiden resmi undur diri dari jabatannya.
Berikut ini kronologi terjadinya demo yang berlangsung.
Kronologi Demo di Chaos Nepal
Aksi demonstrasi di Nepal berawal dari kebijakan pemerintah yang memblokir puluhan platform media sosial.
Pemblokiran dilakukan karena platform-platform tersebut dianggap tidak memenuhi batas waktu pendaftaran resmi di negara itu.
Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi kemudian memerintahkan otoritas telekomunikasi untuk menutup akses terhadap 26 platform yang belum terdaftar, termasuk Facebook, YouTube, X, dan LinkedIn milik Meta.
Pemblokiran itu merupakan keputusan kabinet yang dilaksanakan setelah Mahkamah Agung mengeluarkan perintah pada September tahun lalu.
Sejak 2023, pemerintah juga telah menetapkan aturan yang mewajibkan setiap platform media sosial untuk mendaftar serta memiliki perwakilan resmi di dalam negeri.
Tercatat hanya lima platform yang sudah resmi terdaftar, di antaranya TikTok dan Viber, sementara dua lainnya masih dalam proses pendaftaran.
Sementara itu, media sosial seperti Facebook, Instagram, dan X memiliki jutaan pengguna di Nepal yang memanfaatkannya untuk hiburan, informasi, maupun kegiatan bisnis.
Nepal sebelumnya juga pernah membatasi akses ke sejumlah platform daring populer.
Pada Juli lalu, pemerintah memblokir aplikasi pesan instan Telegram dengan alasan meningkatnya kasus penipuan online dan praktik pencucian uang.
Sementara itu, pada Agustus tahun sebelumnya, pemerintah mencabut larangan sembilan bulan terhadap TikTok setelah platform tersebut menyatakan kesediaannya untuk mengikuti aturan yang berlaku di Nepal.
Kerusuhan meletus setelah demonstrasi menentang pemblokiran media sosial berubah ricuh. Awalnya, para peserta aksi menyanyikan lagu kebangsaan sebelum meneriakkan protes terhadap kebijakan pemerintah dan praktik korupsi.
Seorang mahasiswa berusia 20 tahun, Ikshama Tumrok, menyebut aksinya sebagai bentuk penolakan terhadap “sikap otoriter” pemerintah.
Dalam beberapa foto yang beredar, terlihat para demonstran membawa bendera One Piece seperti yang pernah terjadi di Indonesia. Isu korupsi memang menguat dalam beberapa tahun terakhir, melibatkan menteri, mantan menteri, hingga pejabat tinggi.
Sejak pemblokiran diberlakukan, video yang memperlihatkan kontras antara kehidupan rakyat biasa dengan gaya hidup mewah anak-anak politisi viral di TikTok.
Pada Senin, bentrokan keras dengan aparat berujung pada 19 orang tewas setelah polisi menggunakan peluru karet, gas air mata, meriam air, dan pentungan untuk membubarkan massa yang mencoba menerobos kawat berduri di sekitar parlemen.
Demo Terus Berlangsung
Media lokal juga melaporkan dua korban jiwa di Distrik Sunsari, Nepal timur. Menurut Khanal, sekitar 400 orang terluka, termasuk lebih dari 100 aparat.
Beberapa saksi menegaskan aksi mereka bersifat damai, namun timbul kekerasan oleh polisi. Suasana mencekam terlihat ketika sirene meraung di seluruh kota saat korban luka menuju ke rumah sakit.
Pada malam hari, Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak menyatakan mundur dalam rapat kabinet mendadak, sementara PBB mendesak adanya penyelidikan transparan atas insiden ini.
Sehari kemudian, Perdana Menteri KP Sharma Oli juga menyerahkan surat pengunduran kepada Presiden Chaos Nepal.
BACA JUGA: Video Polisi Tunjukkan Tiga Tersangka Kericuhan Demo Semarang, Bawa Bom Molotov
Gelombang ketidakpuasan publik makin besar, hal ini lantaran ketidakstabilan politik, korupsi, dan lambannya pertumbuhan ekonomi. Dari total 30 juta penduduk, sekitar 43% berusia 15–40 tahun, dengan tingkat pengangguran mencapai 10% dan PDB per kapita hanya US$1.447 (sekitar Rp23 juta), menurut data Bank Dunia.
Nepal sendiri beralih menjadi republik federal pada 2008 setelah perang saudara satu dekade dan kesepakatan damai yang membawa kaum Maois ke pemerintahan sekaligus menghapus sistem monarki.
Sejak itu, pergantian perdana menteri yang kerap terjadi serta budaya politik transaksional membuat publik menilai pemerintah semakin jauh dari kebutuhan masyarakat. (*)
