SEMARANG, beritajateng.tv — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menerima 37.054 usulan maupun masukan program selama proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2027. Dari ribuan usulan itu nilainya mencapai Rp37,8 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menyebutkan, gelombang usulan tersebut terdominasi kebutuhan dasar di tingkat desa hingga kabupaten/kota, terutama sektor infrastruktur.
“Usulan terbanyak berasal dari bantuan keuangan pemerintah desa untuk infrastruktur. Mencapai lebih dari 23 ribu usulan,” ujarnya dalam forum Musrenbang di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang, Selasa, 28 April 2026.
Selain infrastruktur desa, permintaan pembiayaan juga mengalir pada hibah, sarana-prasarana kabupaten/kota, hingga sektor pendidikan.
BACA JUGA: Tahun 2026, Pemprov Jateng Kucurkan Anggaran Rp3 Triliun Lebih untuk Literasi Pendidikan
Dari sisi anggaran, usulan terbesar juga berada pada infrastruktur desa dengan nilai usulan mencapai Rp13,1 triliun, tersusul sarpras kabupaten/kota sebesar Rp12,5 triliun.
Kata Sumarno, dengan mempertimbangkan potensi anggaran Pemprov Jateng yang terbatas, maka usulan harus dikelola dan ditentukan skala prioritasnya sesuai kepentingan daerah.
Banyaknya usulan tersebut, lanjut dia, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah provinsi untuk menyelaraskan kebutuhan lokal dengan agenda pembangunan jangka menengah.
Ia menambahkan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 masih bersifat dinamis. Pemerintah membuka ruang koreksi dan penyempurnaan melalui partisipasi publik dan pemangku kepentingan.
“Rancangan ini belum final. Masukan dari berbagai pihak tetap kami butuhkan agar program yang telah tersusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Sumarno.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menegaskan forum Musrenbang harus benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar agenda rutin perencanaan.
“Semoga Musrenbang Provinsi Jawa Tengah ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Forum ini sangat strategis untuk menyelaraskan aspirasi, baik yang disampaikan melalui DPRD maupun langsung dari masyarakat, termasuk para kepala desa yang mengikuti secara daring,” ujarnya.
