JAKARTA, beritajateng.tv – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuntaskan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pasar modal terkait perdagangan saham PT Sriwahana Adityakarta Tbk atau SWAT.
Setelah melalui rangkaian penyidikan panjang. OJK resmi melimpahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum lebih lanjut.
Kasus ini bermula dari aktivitas transaksi saham SWAT yang terjadi pada periode Juni hingga Juli 2018.
Dalam rentang waktu tersebut, para tersangka di duga bersekongkol melakukan transaksi semu atau manipulatif. Dengan memanfaatkan rekening efek pihak nominee melalui sembilan perusahaan efek.
Pola ini menciptakan gambaran tidak wajar terhadap pergerakan harga saham SWAT di Pasar Reguler.
Penyidik OJK mengungkapkan bahwa praktik tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas perdagangan saham.
Transaksi melalui rekening nominee tercatat terjadi sebanyak 60.121 kali atau sekitar 10 persen dari total transaksi.
Volume transaksi mencapai lebih dari 639 juta saham atau sekitar 14,7 persen. Dengan nilai transaksi mencapai Rp230,89 miliar atau setara 13,3 persen dari keseluruhan nilai perdagangan.
Pola transaksinya antara lain berupa dominasi transaksi, pertemuan transaksi, inisiator beli untuk mendorong kenaikan harga. Serta buying market impact yang berlangsung sejak 8 Juni hingga 5 Juli 2018.
BACA JUGA: Kasus Dana Syariah Indonesia, OJK Bekukan Aktivitas Usaha dan Awasi Pengembalian Dana
Rangkaian transaksi tersebut di duga bertujuan membentuk harga saham secara tidak wajar dan menyesatkan investor.
“Atas hasil penyidikan, kami menyimpulkan telah terjadi dugaan tindak pidana pasar modal. Berupa transaksi semu dan menyesatkan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata perwakilan OJK dalam keterangan resminya.
Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat Pasal 91 dan atau Pasal 92 juncto Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Ancaman hukuman yang di kenakan berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar.
Setelah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum, Penyidik OJK pada Selasa, 13 Januari 2026, melaksanakan tahap II dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Boyolali.
“OJK telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan sebagai bentuk komitmen kami dalam menuntaskan proses penegakan hukum di sektor pasar modal,” ujar sumber OJK.
Dalam penanganan perkara ini, OJK menegaskan terus menjalin koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, agar proses hukum berjalan profesional, transparan, dan akuntabel.
OJK menilai penegakan hukum yang tegas menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pasar modal nasional. Langkah ini juga harapannya mampu memberikan efek jera serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.
“Kami berkomitmen untuk terus menindak setiap pelanggaran di sektor jasa keuangan secara konsisten dan berkelanjutan. Demi melindungi investor dan masyarakat serta menjaga kepercayaan terhadap pasar modal,” tutup pernyataan OJK. (*)
Editor: Elly Amaliyah
