Bahkan, Bambang dan perwakilan pelaku transportasi di Kota Semarang baru mengetahui Bajaj Maxride beroperasi lewat media sosial dan melihatnya berlalu-lalang di jalanan.
“Kami yang pertama [tahu] dari medsos, yang kedua di jalan. Nah, melihat di lapangan yang sudah beroperasional. Nah, itulah kenapa pada hari ini kami berkumpul di DPC Organda Kota Semarang, menyikapi yang kami sampaikan tadi, [Bajaj Maxride] tiba-tiba, ujug-ujug, muncul tanpa ada tanda-tanda apa pun. Intinya kami menolak,” tegas Bambang.
Tak khawatir soal “persaingan bisnis”, dorong bus listrik ketimbang bajaj
Bambang menegaskan, penolakan terhadap Bajaj Maxride bukan dilandasi ketakutan soal turunnya omzet para sopir angkot maupun driver online. Menurutnya, isu utama adalah bagaimana menjaga wajah transportasi di Semarang agar tetap selaras dengan konsep kota modern.
“Kami di sini bukan berbicara masalah omzet, tapi bagaimana kami sepakat pelaku transportasi di Kota Semarang itu menjaga estetika Kota Semarang menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ia juga menilai bajaj berpotensi menambah semrawut lalu lintas sekaligus meningkatkan polusi. Padahal, menurutnya, arah kebijakan pemerintah justru mendorong penggunaan moda ramah lingkungan.
BACA JUGA: Sensasi Naik Bajaj Keliling Semarang, Menikmati Angin Sore di Simpang Lima hingga Kota Lama
“Semarang ini sudah menjadi titik jenuh untuk transportasi. Apalagi program dari pemerintah ini untuk mengakomodir grand transportation, artinya kita harus beralih ke teknologi listrik yang lebih baik. Padahal kita tahu semua, bajaj ini bahan bakarnya dua tak. Bisa kita bayangkan, semrawut lalu lintas ditambah polusi,” tegas Bambang.
Karena itu, Organda lebih mendorong Pemkot Semarang memperbanyak moda transportasi berbasis listrik, alih-alih mengizinkan bajaj beroperasi.
“Itu dasar dari program pemerintah dan juga program yang telah Ibu Wali Kota Semarang canangkan. Dengan bus listrik, Semarang akan lebih baik dalam mengurangi polusi dan kepadatan lalu lintas,” lanjutnya.
