SEMARANG, beritajateng.tv – Kehadiran Bajaj Maxride mendapat penolakan dari DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Semarang.
Melalui hasil musyawarah Paguyuban Angkutan Kota Semarang dan perwakilan transportasi ojek online, mulai dari GoJek, Grab, dan Maxim, Organda Semarang membeberkan alasan penolakan moda transportasi roda tiga tersebut.
“Rapat tersebut menghasilkan keputusan menolak keberadaan dan operasional bajaj di Kota Semarang,” ujar Ketua DPC Organda Kota Semarang, Bambang Pranoto Purnomo, saat membacakan deklarasi penolakan bajaj di Kantor DPC Organda Kota Semarang, Minggu, 28 September 2025.
Bambang mengungkap, ada lima alasan penolakan hadirnya bajaj di Kota Semarang. Salah satunya adalah bajaj dianggap akan menambah kemacetan di Kota Semarang.
BACA JUGA: Bajaj Semarang: Pilihan Murah untuk Belanja atau Masalah Baru di Jalan Raya?
Tak hanya itu, Bambang juga menyinggung hadirnya bajaj tak selaras dengan konsep mass public transportation maupun transportasi ramah lingkungan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.
“Satu, munculnya bajaj akan menambah kemacetan lalu lintas. Dua, tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk mendorong moda transportasi umum berbasis mass public transportation. Tiga, bertentangan dengan program transportasi ramah lingkungan atau green transportation,” jelas Bambang.
Dalam kesempatan itu, Bambang turut mengeluhkan transportasi di Kota Semarang sudah berada di titik jenuh. Hadirnya bajaj, kata dia, bisa merusak estetika Kota Semarang.
“Empat, kondisi transportasi umum di Kota Semarang telah berada titik jenuh. Lima, keberadaan bajaj dapat merusak estetika di Kota Semarang,” jelas dia.
Organda Semarang tak terima Bajaj Maxride beroperasi tanpa permisi
Selain lima alasan penolakan tersebut, Bambang turut menyoroti hadirnya Bajaj Maxride di Kota Semarang yang kesannya tiba-tiba dan membuat pelaku transportasi kaget.
“[Hadirnya Bajaj Maxride] dengan tiba-tiba, kalau wong Jawa ngomong ujug-ujug. Dengan beroperasionalnya bajaj di Kota Semarang, yang mana akan seperti yang kami bacakan tadi, akan menambah kesemerawutan Kota Semarang dengan kemacetan yang sudah terjadi saat ini,” ucapnya.
Bahkan, Bambang dan perwakilan pelaku transportasi di Kota Semarang baru mengetahui Bajaj Maxride beroperasi lewat media sosial dan melihatnya berlalu-lalang di jalanan.
“Kami yang pertama [tahu] dari medsos, yang kedua di jalan. Nah, melihat di lapangan yang sudah beroperasional. Nah, itulah kenapa pada hari ini kami berkumpul di DPC Organda Kota Semarang, menyikapi yang kami sampaikan tadi, [Bajaj Maxride] tiba-tiba, ujug-ujug, muncul tanpa ada tanda-tanda apa pun. Intinya kami menolak,” tegas Bambang.
Tak khawatir soal “persaingan bisnis”, dorong bus listrik ketimbang bajaj
Bambang menegaskan, penolakan terhadap Bajaj Maxride bukan dilandasi ketakutan soal turunnya omzet para sopir angkot maupun driver online. Menurutnya, isu utama adalah bagaimana menjaga wajah transportasi di Semarang agar tetap selaras dengan konsep kota modern.
“Kami di sini bukan berbicara masalah omzet, tapi bagaimana kami sepakat pelaku transportasi di Kota Semarang itu menjaga estetika Kota Semarang menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ia juga menilai bajaj berpotensi menambah semrawut lalu lintas sekaligus meningkatkan polusi. Padahal, menurutnya, arah kebijakan pemerintah justru mendorong penggunaan moda ramah lingkungan.
BACA JUGA: Sensasi Naik Bajaj Keliling Semarang, Menikmati Angin Sore di Simpang Lima hingga Kota Lama
“Semarang ini sudah menjadi titik jenuh untuk transportasi. Apalagi program dari pemerintah ini untuk mengakomodir grand transportation, artinya kita harus beralih ke teknologi listrik yang lebih baik. Padahal kita tahu semua, bajaj ini bahan bakarnya dua tak. Bisa kita bayangkan, semrawut lalu lintas ditambah polusi,” tegas Bambang.
Karena itu, Organda lebih mendorong Pemkot Semarang memperbanyak moda transportasi berbasis listrik, alih-alih mengizinkan bajaj beroperasi.
“Itu dasar dari program pemerintah dan juga program yang telah Ibu Wali Kota Semarang canangkan. Dengan bus listrik, Semarang akan lebih baik dalam mengurangi polusi dan kepadatan lalu lintas,” lanjutnya.
Siap layangkan surat ke Walikota Semarang, bakalan turun jalan kalau tak dapat respons
Sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah, Organda bersama perwakilan pelaku transportasi Semarang berencana melayangkan surat resmi ke Wali Kota Semarang.
“Hasil dari rapat koordinasi dengan teman-teman ini nanti kami akan bersurat kepada Ibu Wali Kota Semarang, yang tembusannya tentunya ke Komisi C DPRD, Dinas Perhubungan, dan juga Kapolrestabes Semarang,” jelas Bambang.
Jika surat itu tidak digubris, kata Bambang, tak menutup kemungkinan bagi pihaknya bersama para pelaku transportasi akan menggelar aksi turun ke jalan.
“Senin kami layangkan surat ke Pemkot dengan tembusan yang sudah disebutkan. Kalau memang tidak ada tanggapan dari Pemkot, kami sepakat untuk turun jalan,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
