Organisasi Profesi Medis di Kudus Tolak RUU Kesehatan

Sejumlah organisasi profesi kesehatan di Kudus menolak RUU Kesehatan. (IDI Kudus)

KUDUS, 4/11 (beritajateng.tv) – Sejumlah organisasi kesehatan di Kudus menolak Penghapusan UU Profesi dalam RUU Kesehatan (Omnibus Law). Penolakan itu disampaikan IDI Cabang Kudus, beserta PDGI, PPNI, IBI, dan IAI setempat.

Dalam Jumpa Pers yang diadakan di Sekretariat IDI Cabang Kudus, Rabu (3/11/2022), Ketua IDI Cabang Kudus, dr. Ahmad Syaifuddin, M.Kes mengatakan bahwa IDI beserta Organisasi Profesi Kesehatan mendukung perbaikan sistem Kesehatan nasional dan menolak penghapusan UU Profesi yang ada dalam RUU Kesehatan atau Omnibus Law.

“Di daerah tidak ada masalah mengenai kewenangan IDI dan Pemda malah terbantu oleh OP medis dan kesehatan dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat,” tegas dr Syaifuddin.

Dalam acara tersebut, dr. Ahmad Syaifuddin, M.Kes selaku Ketua Cabang IDI Kudus, beserta PPNI yang diwakili oleh Ns Masvan, S.Kep, M.Kes, Darini, S.S.T Keb dari Ikatan Bidan Indonesia, drg. Rustanto dari PDGI, dan Apt Shohibul Umam, S.Farm dari IAI.

Mereka menegaskan sebagai organisasi kesehatan yang telah diakui dan menjalankan fungsi serta peran berdasarkan amanah di beberapa Undang-Undang, bersepakat dalam pembahasan RUU Kesehatan tidak menghapuskan UU yang mengatur tentang profesi kesehatan yang sudah ada dan mendorong penguatan UU Profesi Kesehatan lainnya.

“Kami mendesak agar pemerintah maupun DPR lebih aktif melibatkan organisasi profesi kesehatan dan unsur masyarakat lainnya dalam memperbaiki sistem kesehatan untuk masa depan Indonesia yang lebih sehat,” ungkapnya.

Organisasi profesi medis kesehatan juga sepakat bahwa kebijakan kesehatan harus mengedepankan jaminan hak kesehatan terhadap masyarakat. Dalam menjamin praktik dari tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, harus dipastikan kompetensi dan kewenangannya agar keselamatan pasien dapat tetap dijaga.

Apt Shohibul Umam, S.Farm dari IAI mengatakan bahwa keberadaan organisasi profesi beserta seluruh perangkatnya yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kompetensi profesi kesehatan, seharusnya tetap dilibatkan dalam merekomendasikan praktik keprofesian di suatu wilayah.

IDI dan Organisasi Profesi Medis Kesehatan mengingatkan bahwa situasi pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran dan peringatan kepada semua pihak bahwa permasalahan kesehatan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah.

“Kolaborasi dan sinergisitas semua pemangku kesehatan harus dikedepankan untuk memperbaiki sistem kesehatan saat ini dan di masa depan,” katanya.

Ditambahkan oleh drg. Rustanto dari PDGI, hal paling urgent yang saat ini harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sistem kesehatan yang secara komprehensif berawal dari pendidikan hingga ke pelayanan.

Selain itu, dr Syaifuddin juga mengingatkan bahwa ada banyak tantangan kesehatan seperti persoalan penyakit-penyakit yang belum tuntas diatasi, pembiayaan kesehatan melalui sistem JKN, dan pengelolaan data kesehatan di era kemajuan teknologi serta rentannya kejahatan siber, haruslah dihadapi dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat. (*)

editor: ricky fitriyanto

Leave a Reply