SEMARANG, beritajateng.tv – Warganet sosial media X baru-baru ini dihebohkan dengan sebuah pernyataan Co-founder sekaligus host kanal YouTube Total Politik Arie Putra yang menyebut bahwa dinasti politik adalah human rights atau hak asasi manusia.
Adapun pernyataan tentang dinasti politik itu ia sampaikan dalam video konten berjudul “Pandji Pragiwaksono Kaget Sama Jurus Andalan Prabowo?” yang tayang pada Selasa, 4 Juni 2024.
Nama Pandji pun kemudian trending di X karena video tersebut. Dari sana, tak sedikit warganet yang tidak pro dengan pernyataan yang Arie lontarkan soal dinasti politik.
“mereka beneran gk ngerti politik, dari bahasa yg mereka ungkapkan sbg alasan untuk menjawab pertanyaan panji aja ngalor ngidul. politik dinasti bener/salah? human rights wkwwk LOL” cuit @peoql3.
“meledaxx bang pandji, host kosong semua tuh,” komentar @Andremei2.
BACA JUGA: Prabowo Wajarkan Praktik Politik Dinasti, Pengamat Politik: Upaya Selamatkan Elektabilitas Gibran
Semua ini berawal dari pertanyaan yang Arie Putra lontarkan kepada Pandji terkait sensitivitasnya terhadap dinasti politik.
Sebagai informasi, Pandji Pragiwaksono bukan hanya seorang komedian, tetapi ia juga kerap menyampaikan pandangannya terkait politik di media sosial maupun acara yang ia datangi.
“Kenapa lu agak sensi kayaknya, gua lihat ada sensitivitas soal politik dinasti, kan itu hak warga negara, mau lu dinasti atau nggak,” tanya Arie kapada Pandji dalam podcast Total Politik.
Arie pun menjabarkan alasan tentang pendapatnya tersebut.
“Ini pernah digugat orang MK dan diterima oleh MK, loh. Waktu itu dinasti nggak boleh maju, anak dari bupati nggak boleh maju, saudara, istri dari bupati nggak boleh maju. Ini pendapat MK.” Jelas Arie.
Arie berpendapat bahwa sebelumnya dinasti politik tidak pernah ada di Indonesia. Anggota keluarga bupati sebelumnya tidak boleh ikut dalam pemerintah.
“Gua sebagai warga negara konstitusional, dong. Gua berbicara hak warga negara,” katanya.
Mendengar pernyataan Arie, Pandji memintanya untuk langsung mengungkapkan inti perspektifnya soal dinasti politik.
