SEMARANG, beritajateng.tv – Penanganan selepas bencana longsor di Dusun Situkung, Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, memasuki hari ke-16 sejak kejadian pada 16 November 2025 lalu.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara menegaskan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) menjadi prioritas utama agar pengungsi tidak terlalu lama berada di tenda pengungsian.
Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, menjelaskan, sebelumnya operasi SAR telah diperpanjang selama tujuh hari dan tambah tiga hari lagi. Sementara status tanggap darurat ditetapkan selama 14 hari.
“Kemarin kami sudah perpanjangan untuk operasi SAR 7 hari, lalu kami tambah 3 hari. Kemudian untuk tanggap darurat kami 14 hari,” ujar Wakhid saat beritajateng.tv temui di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin, 1 Desember 2025.
BACA JUGA: Jelang Puncak Musim Hujan, BPBD Blora Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana: Waspada Banjir-Longsor
Wakhid menyebut penataan lahan untuk pembangunan huntara dari BNPB sudah berjalan. Asesmen terhadap warga terdampak longsor yang akan direlokasi juga telah dilakukan.
“Lahan juga sudah penataan. Tentu kami sekarang proses pembangunan untuk hunian sementara dari BNPB, proses lahan sudah kami siapkan, asesmen juga sudah dilakukan kepada pengungsi yang siap direlokasi,” ujar dia.
Menurut keterangan Wakhid, tahap awal akan pihaknya siapkan 50 unit huntara untuk warga yang rumahnya tertimbun longsor.
“Prioritas kami nanti 50 rumah untuk pengungsi yang khususnya rumahnya memang sudah tertimbun longsoran,” tambahnya.
Pemkab Banjarnegara siapkan lahan relokasi korban longsor, satu titik capai 3 hektare
Wakhid memastikan lokasi pembangunan huntara telah tersedia. Ia menyebut Pemkab Banjarnegara bekerja sama dengan pemerintah desa. Adapun lokasi huntara masih berada di Desa Pandanarum, dekat area lapangan.
“Sudah ada ya [lahan relokasi], kami siapkan. Kami pemerintah daerah menyiapkan lahan yang kerja sama dengan pemerintahan desa,” jelasnya.
Ia menambahkan, Badan Geologi juga telah melakukan survei untuk memastikan keamanan lahan tersebut. “Kemarin juga Badan Geologi sudah survei untuk keamanan lahan tersebut,” sambungnya.
Untuk luasan lahan relokasi, Wakhid menyebut salah satu titik mencapai sekitar 3 hektare. Jika kurang, kata dia, pemerintah daerah sudah menyiapkan lahan tambahan.
“Satu lahan ada yang 3 hektar, tapi sekiranya kemarin hitungan pasti saya kurang tahu. Tapi kalau ada kekurangan juga sudah kami siapkan lahan tambahannya,” ujarnya.
BACA JUGA: Hari Terakhir Operasi SAR Longsor Banjarnegara: Pencarian 16 Korban Fokus di Sektor C
Berdasarkan keterangannya, jumlah pengungsi longsor di Pandanarum tercatat 1.019 orang, terdiri dari 205 kepala keluarga (KK) yang diproyeksikan seluruhnya akan mendapatkan hunian.
“Kalau pengungsi kami kan ada 1.019, cuma untuk KK kami ada 205. Semua kami siapkan [huntara],” kata Wakhid.
Lebih lanjut, Wakhid memastikan akses jalan menuju area huntara sudah siap. Pembangunan akan BNPB lakukan dengan estimasi awal 10 unit per minggunya bila ada lima tim diterjunkan.
“Lahan sudah, jalan akses untuk perumahan sudah kami siapkan. Pembangunan huntara ini kan dari BNPB. Estimasinya, kalau satu tim bisa dua (huntara), berarti kalau lima tim mungkin sekitar 10-an. Mudah-mudahan bisa lancar 10 per minggunya,” lanjutnya.
Ia menegaskan perlunya percepatan pengerjaan huntara karena pengungsi tidak bisa terlalu lama tinggal di tenda. Untuk hunian tetap (huntap), Pemkab Banjarnegara menargetkan pengerjaan mulai awal tahun 2026.
“Kasihan kan kalau mereka terus-terusan di pengungsian, huntara harus siap lah. Nanti awal tahun kami fokus untuk pembangunan hunian tetap,” terangnya.
Pemkab Banjarnegara ajukan relaksasi kredit tani ke OJK imbas rusaknya lahan milik warga
Selain meluluh lantakkan hunian, longsor juga merusak lahan pertanian warga. Pemkab Banjarnegara pun telah mendata seluruh kerusakan dan akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk relaksasi kredit bagi petani yang terdampak.
“Semua didata, semuanya ada datanya. Nanti dari OJK kami minta untuk relaksasi atau penghentian kreditnya,” terang Wakhid.
Wakhid menyebut relaksasi kredit penting untuk diberikan lantaran warganya kehilangan sumber pendapatan. Tak hanya itu, Pemkab juga menyiapkan bantuan pemulihan ekonomi, termasuk bantuan ternak untuk warga yang kehilangan mata pencaharian.
“Otomatis kan karena enggak punya pendapatan dan seterusnya. Intinya enggak ngangsur dululah. Termasuk untuk bagaimana nanti mereka bisa pulih kembali secara ekonominya. Kami dampingi betul,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
